Karawang ,Media Jurnal Investigasi – Dugaan praktik nepotisme dan penyalahgunaan jabatan mencuat tajam di Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Seorang oknum yang diduga masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terbuka mengakui dirinya menjabat sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Telukbuyung sejak Mei 2025, meski diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa Telukbuyung.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh oknum bersangkutan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp. fakta ini sontak memicu reaksi keras dari warga yang menilai kondisi tersebut sebagai bentuk nyata konflik kepentingan.
“Iya, saya dikukuhkan sebagai pengurus koperasi merah putih dari bulan Mei 2025,” ujar oknum tersebut singkat kepada awak media, Senin.5/1/.2026. tanpa menjelaskan status kepegawaiannya sebagai PNS.
Warga menilai pengakuan itu justru memperjelas dugaan adanya praktik yang mencederai Etika pemerintahan dan tata kelola koperasi. Pasalnya, PNS terikat aturan disiplin yang ketat dan dilarang terlibat dalam jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih dalam lembaga ekonomi Desa yang rawan pengelolaan dana dan pengaruh kekuasaan.
“Ini sudah terang-benderang. Masih PNS, masih keluarga kepala Desa, tapi memimpin koperasi. Ini bukan lagi dugaan kecil, ini sudah mengarah ke penyalahgunaan posisi,” tegas seorang warga Desa Telukbuyung yang minta dirahasiahkan identitasnya dengan nada geram.
Warga menilai, Koperasi Merah Putih yang seharusnya menjadi wadah ekonomi kerakyatan justru berpotensi dijadikan alat kepentingan keluarga dan kelompok tertentu. Struktur kepengurusan yang dinilai tidak independen dikhawatirkan membuka ruang penyimpangan dan minim pengawasan.
“Kalau koperasi merah putih dipegang keluarga kepala Desa, (kades) siapa yang berani mengawasi ?. Ini koperasi masyarakat atau koperasi dinasti?” sindir warga lainnya.
Desakan pun menguat agar instansi berwenang tidak tinggal diam. Warga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat Kabupaten, hingga Dinas Koperasi segera turun tangan mengusut status kepegawaian, legalitas pengangkatan, serta potensi pelanggaran aturan yang dilakukan oknum tersebut.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Kalau memang melanggar, harus dicopot dan diproses. Jangan lindungi praktik busuk di Desa,” kecam warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Telukbuyung belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam tersebut justru semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa praktik nepotisme dan konflik kepentingan benar-benar terjadi dan dibiarkan tumbuh di tubuh pemerintahan Desa.
( Udin ).
