.jpg "Jurnal investigasi")
Bekasi,Jumat 9 Januari 2026
Soal TransPatriot, Wali Kota Bekasi Bicara Mekanisme, Legislatif Sibuk Mencari Salah Sambil Lupa Mencari Solusi
Saat polemik penjualan aset bus TransPatriot ramai dibahas, Wali Kota Bekasi memilih berbicara soal mekanisme dan kepastian aturan. Sementara itu, kritik dari pihak legislatif terdengar aktif—namun lebih mirip lomba mencari kesalahan ketimbang forum menawarkan jalan keluar.
KOTA BEKASI | Di tengah riuh rendah polemik penjualan aset bus TransPatriot oleh PT Mitra Patriot (Perseroda), Wali Kota Bekasi justru tampil dengan sikap yang relatif tenang. Ia menempatkan persoalan tersebut sebagai dinamika administratif biasa, bukan krisis yang memerlukan kepanikan kolektif atau seminar dadakan soal regulasi.
Menurut Wali Kota Bekasi, polemik yang berkembang belakangan ini terlalu dibesar-besarkan, padahal seluruh proses diyakini telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan pandangan dianggap wajar, meski tidak semuanya dinilai produktif.
“Kisruh? Nggak kisruh ah. Saya kira bukan kisruh. Yang jelas, segala sesuatu proses yang sudah dilakukan itu sudah menemui ketentuan yang berlaku,” ujar Wali Kota Bekasi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak bekerja dengan pendekatan coba-coba, melainkan berpegang pada mekanisme yang sudah tersedia—mekanisme yang seharusnya juga familiar bagi semua pihak yang gemar berbicara soal pengawasan.
“Iya, sesuai mekanismenya,” katanya singkat, seolah memastikan bahwa prosedur bukan sekadar bahan diskusi, tetapi memang dijalankan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah derasnya kritik dari pihak tertentu yang tampak lebih fokus menginventarisasi dugaan kesalahan, namun relatif sunyi ketika diminta menyodorkan solusi konkret bagi BUMD sebagai pelaksana kebijakan.
Alih-alih menghadirkan rekomendasi operasional, kritik yang muncul justru didominasi pengulangan frasa normatif seputar aturan dan mekanisme—tanpa disertai peta jalan, opsi perbaikan, atau langkah korektif yang bisa langsung dijalankan oleh eksekutif maupun PT Mitra Patriot Perseroda.
Bagi Wali Kota Bekasi, kritik semacam itu lebih menyerupai dinamika ruang publik yang rutin terjadi, bukan persoalan substansial yang menghambat jalannya pemerintahan. Ia berharap klarifikasi yang disampaikan cukup untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, tanpa harus memperpanjang polemik yang berputar di tempat.
Pemerintah Kota Bekasi pun menegaskan komitmennya untuk tetap berjalan di koridor aturan yang berlaku, sembari memastikan setiap kebijakan diambil melalui mekanisme yang jelas—bukan sekadar diuji lewat pernyataan, tetapi juga melalui tanggung jawab nyata untuk memberi solusi, bukan hanya mencari kesalahan.
