Majalengka, Media Jurnal Investigasi– Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menilai banjir yang kerap melanda wilayah Kasturi, Kecamatan Cikijing bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam atau tingginya curah hujan.
Hal tersebut disampaikan usai Komisi III melakukan tinjauan langsung ke lokasi terdampak banjir.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, Komisi III menemukan adanya persoalan serius yang membutuhkan intervensi segera dari Pemerintah Daerah.
"Setelah melakukan tinjauan lapangan di wilayah banjir Kasturi, saya melihat ada persoalan serius yang harus segera diintervensi oleh Pemerintah Daerah," ujar Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM., kepada awak media, Jum'at, (9/1/26).
Hasil analisis kami di lapangan, sambung dia, menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar faktor alam atau curah hujan tinggi, melainkan adanya hambatan infrastruktur yang sudah tidak memadai, yakni:
1. Pendangkalan Sungai yang Masif: Terjadi sedimentasi yang sangat parah sehingga kapasitas tampung sungai mengecil drastis. Saya minta pemerintah segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi dan pengerukan di sepanjang sungai tersebut.
2. Masalah Jembatan di Depan Masjid At-Tin: Ini adalah temuan krusial, jembatan konstruksi lama ini memiliki tiang penyangga di tengah sungai. Tiang ini menjadi 'perangkap' sampah dan material yang menyumbat aliran air, sehingga air meluap ke pemukiman warga.
Tuntutan kami Komisi III kepada Pemerintah:
1. Jangka Pendek: Segera lakukan pengerukan sungai di titik-titik pendangkalan terdalam di wilayah Kasturi.
2. Jangka Menengah (Anggaran 2026): Agar dilakukan rekonstruksi jembatan di depan Masjid At-Tin. Jembatan tersebut harus diganti dengan desain modern tanpa tiang tengah (single span) agar aliran air lancar.
"Kami di Komisi III tidak ingin hanya melihat pemerintah sibuk memberikan bantuan sembako saat banjir,"
"Namun masyarakat juga membutuhkan solusi infrastruktur agar banjir tidak terulang lagi. Jangan sampai anggaran besar di 2026 nanti habis untuk hal-hal yang bukan prioritas kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat," pungkasnya, tegas.(*)
