Maluku Barat Daya, Media Jurnal Investigasi Keluhan para pengepul arang tempurung di wilayah Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD) kembali mencuat. Mereka berharap adanya solusi agar muatan arang tempurung dapat kembali diangkut menggunakan kapal perintis Sabuk Nusantara menuju Tual, setelah sebelumnya terjadi kenaikan biaya bagasi di KM Sabuk Nusantara 103 dan tidak diterimanya muatan arang tempurung di KM Sabuk Nusantara 60.
Sesuai pemberitaan sebelumnya terkait keluhan pengepul arang tempurung atas kenaikan bagasi Kapal Sabuk Nusantara 103 serta penolakan muatan arang tempurung di KM Sabuk Nusantara 60 dari MBD ke Tual beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tual, Hamdi Abduh, S.Sos, saat dikonfirmasi media ini menyampaikan bahwa persoalan tersebut bersifat teknis.
“Karena ini hal teknis, maka langsung menghubungi PPK kami,” ujarnya singkat.
Sementara itu, PPK Sabuk Nusantara 60 KUPP Kelas II Tual, Fandi Bessie, saat dihubungi melalui WhatsApp menjelaskan bahwa arang tempurung (charcoal) sejak tahun 2025 telah dikategorikan sebagai barang berbahaya dengan kode 4.2, klasifikasi UN1361 Karbon. Dengan status tersebut, arang tempurung memerlukan penanganan khusus.
“Mulai dari pengepakan, penanganan, pemuatan sampai pembongkaran harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, belum diterimanya muatan arang tempurung di KM Sabuk Nusantara 60 kemungkinan karena belum terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam PM 16 Tahun 2021. Persyaratan tersebut meliputi kesiapan pihak pengirim (shipper), operator atau agen kapal, awak kapal (ABK) yang memiliki kompetensi menangani barang berbahaya, serta kondisi palka kapal yang sesuai standar.
“Mengingat KM Sabuk Nusantara 60 adalah kapal penumpang, maka perlu adanya kehati-hatian dalam pemuatan barang-barang dengan kondisi khusus,” tambahnya.
Saat ditanyakan mengapa sebelumnya arang tempurung dapat dimuat namun kini tidak lagi, serta bagaimana solusi bagi para pengepul yang mayoritas merupakan pelaku usaha kecil di tingkat desa, Fandi menjelaskan bahwa pemuatan tetap dapat dilakukan selama seluruh persyaratan dalam PM 16 Tahun 2021 dipenuhi.
“Seperti yang kami sampaikan di atas, pemuatan tetap bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan yang ada dalam PM 16 Tahun 2021. Kami mohon maaf, sementara ini kami tidak punya kewenangan untuk memberikan kebijakan terkait masalah tersebut, sebab kami hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan operasional kapal perintis. Namun kami pasti meneruskan keluhan dan permasalahan ini ke level pimpinan untuk diteruskan ke kantor pusat,” tegasnya.
Para pengepul arang tempurung yang berada di Pulau Babar, Marsela, serta Dawelor-Dawera berharap ada perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Mereka meminta adanya solusi konkret, baik berupa pendampingan pemenuhan persyaratan barang berbahaya, penyediaan fasilitas pengepakan sesuai standar, maupun penyesuaian kebijakan teknis agar arang tempurung tetap dapat diangkut ke Tual.
Menurut para pengepul, usaha arang tempurung merupakan mata pencaharian masyarakat kecil di desa-desa wilayah MBD dan turut membantu perekonomian keluarga. Mereka berharap pemerintah pusat maupun instansi terkait dapat menghadirkan jalan keluar, sehingga aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.
Dengan adanya koordinasi lintas instansi dan solusi teknis yang jelas, masyarakat MBD berharap kapal Sabuk Nusantara kembali dapat mengangkut arang tempurung secara aman dan sesuai regulasi, demi keberlangsungan ekonomi masyarakat desa.
( Wempie )
