INDRAMAYU, Media Jurnal Investigasi — Kepolisian Republik Indonesia menargetkan sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di wilayah hukum Polda Jawa Barat sepanjang 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional peningkatan gizi masyarakat.
Melalui keterangan resminya, Kabid Humas Polda Jabar Hendra Rochmawan menyampaikan bahwa hingga saat ini telah beroperasi 14 SPPG baru, sementara 16 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Program tersebut difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Sementara itu, kegiatan peninjauan fasilitas SPPG di wilayah Indramayu dilaksanakan oleh Wakapolda Jabar Adi Vivid Agustiadi Bachtiar bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Kecamatan Lohbener, Jumat (13/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan turut meninjau dapur SPPG milik Polres Indramayu yang telah menyalurkan puluhan ribu paket makanan bergizi kepada masyarakat, termasuk ibu hamil dan pelajar.
Selain itu, peresmian nasional program SPPG juga dilakukan secara serentak melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya optimalisasi jaringan layanan gizi Polri di berbagai daerah.
Menurut Hendra Rochmawan, hingga awal 2026, SPPG di bawah naungan Polda Jabar telah menyalurkan lebih dari 85 ribu porsi makanan bergizi. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari upaya konkret Polri dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, program ini juga dinilai berdampak pada sektor ekonomi lokal. Saat ini, tercatat lebih dari 1.300 tenaga kerja terserap di fasilitas SPPG. Jika seluruh target tercapai, jumlah tersebut diperkirakan meningkat hingga dua kali lipat.
Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa pengembangan SPPG diarahkan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses layanan dasar, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna memastikan pemerataan asupan gizi.
Menanggapi hal tersebut, Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi terhadap standar pengelolaan dapur gizi yang diterapkan di Indramayu. Ia menilai fasilitas yang ada telah memenuhi persyaratan teknis, termasuk sertifikasi higiene dan sanitasi pangan.
“Dari hasil peninjauan, sarana yang tersedia sudah layak dan sesuai standar. Ini penting untuk menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu serta jajaran pejabat utama kepolisian. Kehadiran lintas instansi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan keberlanjutan program SPPG di tingkat daerah.
Jika ingin, Cinta, saya juga bisa buatkan versi lain dengan sudut pandang berbeda (ekonomi, pengawasan, atau dampak sosial) untuk kebutuhan rilis lanjutan.
