PONTIANAK,Media Jurnal Investigasi– Rencana pelaksanaan kegiatan retreat bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat dukungan dari kalangan pengamat hukum dan kebijakan publik. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan memiliki urgensi tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa agenda retreat tidak seharusnya dipandang semata dari sisi pembiayaan, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Agenda ini harus kita lihat dari sisi intermediate outcome dan ultimate outcome dalam pelayanan publik. Jangan hanya dilihat dari sisi biaya, melainkan sebagai investasi strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, pelayanan publik merupakan muara dari seluruh proses birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan soliditas pimpinan OPD menjadi faktor krusial dalam mendorong efektivitas pemerintahan.
Ia menjelaskan, program retreat dapat berfungsi sebagai instrumen penyelarasan visi serta penguatan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, kata dia, berbagai hambatan dalam pelayanan publik kerap muncul akibat ego sektoral antar-OPD.
“Retreat ini menjadi momentum krusial untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan agar seluruh pimpinan OPD memiliki satu visi yang sama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menilai bahwa keberhasilan kegiatan tersebut sangat bergantung pada orientasi hasil, khususnya pada intermediate outcome atau hasil antara yang dapat langsung dirasakan dalam peningkatan kinerja birokrasi.
“Kita tidak boleh melihat kegiatan ini sebagai seremoni. Targetnya jelas, yaitu meningkatnya soliditas manajerial yang berdampak langsung pada kecepatan dan ketepatan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa kepemimpinan yang kuat, terarah, dan memiliki kesamaan visi akan mampu memangkas jalur birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif dan efisien.
Terkait adanya isu pergeseran anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut, Herman menilai langkah itu sebagai kebijakan taktis yang rasional, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Efisiensi bukan berarti tidak mengeluarkan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak besar. Penguatan kapasitas SDM pimpinan adalah bentuk efisiensi jangka panjang, karena dapat mencegah pemborosan akibat salah urus di masa depan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah daerah, mengingat tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Jika melalui retreat ini para pimpinan OPD menjadi lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan lebih inovatif dalam bekerja, maka program ini bukan hanya baik, tetapi sangat mendesak untuk dilaksanakan,” pungkasnya.
M.Supandi
