MAJALENGKA, MEDIA JURNAL INVESTIGASI— Di balik angka-angka yang tampak tenang pada harga bahan bakar minyak (BBM), geliat pasar justru memperlihatkan wajah yang berbeda—lebih keras, lebih menekan, dan penuh tanda tanya.
Kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi perlahan namun pasti, bahkan cenderung tidak wajar, menyisakan kegelisahan yang semakin nyata di tengah masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS yang dalam tulisannya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas fenomena yang dinilai janggal.
Ia menilai, ketika BBM tidak mengalami lonjakan berarti, semestinya harga-harga barang tetap terkendali. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“BBM boleh tidak naik, tapi harga-harga barang di pasaran mulai meroket dan tidak wajar, terutama produk berbahan plastik yang sangat krusial bagi UMKM,” ungkapnya, Jum'at (10/4/2026).
Produk berbahan plastik, yang selama ini menjadi elemen vital dalam roda produksi dan distribusi usaha kecil, mulai dari kemasan hingga perlengkapan usaha, kini berubah menjadi beban yang menyesakkan.
Lonjakan harga yang tidak sebanding dengan faktor utama seperti BBM memunculkan dugaan adanya persoalan dalam rantai pasok maupun mekanisme distribusi yang belum tersentuh pengawasan optimal.
Situasi ini, menurutnya, tidak bisa dipandang sebagai fluktuasi biasa. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka mata dan turun langsung menelusuri akar persoalan, sebelum dampaknya semakin meluas dan menekan daya tahan ekonomi masyarakat kecil.
“Tolong Pemerintah jangan tutup mata dengan anomali ini! Rakyat dan pelaku usaha kecil sudah sangat tercekik,” tegasnya.
Lebih dari sekadar kritik, pernyataan tersebut menjadi cermin dari kegelisahan kolektif yang dirasakan di lapisan terbawah.
Ketika harga terus merangkak naik tanpa kepastian, sementara daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan, maka yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga keberlangsungan hidup pelaku usaha kecil.
Ia pun mengingatkan bahwa negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini. Kehadiran pemerintah dituntut tidak hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga melalui langkah konkret di lapangan, termasuk pengawasan distribusi dan pengendalian harga yang lebih tegas.
“Jangan biarkan beban ini ditanggung sendiri oleh masyarakat di bawah,” pungkasnya.
Kini, harapan tertuju pada respons pemerintah. Akankah anomali ini segera diurai dengan langkah nyata, atau justru dibiarkan menjadi tekanan berkepanjangan bagi rakyat kecil? Satu hal yang pasti, suara dari bawah kian lantang dan tak lagi bisa diabaikan.(*)
