MAJALENGKA, Media Jurnal Investigasi- Ir. H. Ateng Sutisna, MBA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk periode 2026–2031.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dari Dapil Jabar IX tersebut berkomitmen kuat majukan HPDKI yang selama ini berperan aktif dalam komunitas pecinta domban dan kambing di Indonesia.
Pemilihan dan penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) HPDKI yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada tanggal 16–17 September 2026. Mengusung visi menjadikan organisasi yang profesional, berdaulat, inklusif, dan mandiri, Ateng menargetkan peningkatan kesejahteraan peternak domba serta kambing di seluruh Indonesia.
Ateng Sutisna menyatakan kesediaannya maju sebagai calon Ketua Umum setelah menilai subsektor domba dan kambing berada pada momentum penting. Menurutnya, peternakan rakyat harus ditempatkan sebagai bagian strategis ketahanan protein, kedaulatan pangan, dan ekonomi kerakyatan.
“Kita tidak kekurangan peternak tangguh. Yang masih kurang adalah sistem yang membuat ketangguhan mereka berubah menjadi posisi tawar dan kesejahteraan,” ujar Ateng saat diwawancarai media, Sabtu (19/9/2026).
Potensi Pasar Besar, Kesejahteraan Peternak Belum Sejalan
Peluang pengembangan ternak domba dan kambing dinilai semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani. Pasar meliputi kebutuhan akikah, kurban, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hewan dam haji, hingga ekspor. Ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun—terdiri dari sekitar 6,3 juta ekor untuk kebutuhan akikah dan 1,03 juta ekor untuk kurban—dengan potensi ekonomi mencapai Rp18,5 triliun per tahun.
Namun, besarnya pasar belum sepenuhnya dirasakan peternak. Skala usaha yang kecil, biaya pakan tinggi, kualitas bibit belum seragam, ancaman penyakit, rantai perdagangan yang panjang, serta lemahnya akses informasi harga membuat banyak peternak tetap berada di posisi lemah.
“Pasar kita besar, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di kandang peternak. Jangan sampai ekonomi domba dan kambing tumbuh, tetapi peternaknya tetap berada pada posisi paling lemah,” tegasnya.
Sorotan Masalah: Pakan, Pembiayaan, dan Kesehatan Ternak
Ateng menyoroti biaya pakan sebagai komponen terbesar biaya produksi. Perubahan iklim memengaruhi ketersediaan hijauan pakan dan sumber air, sehingga mendorong penggunaan pakan komersial yang semakin menekan keuntungan peternak. Ia mendorong penyesuaian skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar sesuai dengan karakteristik siklus peternakan—dengan masa tenggang dan jangka waktu pengembalian yang mengikuti siklus penggemukan, kebuntingan, kelahiran, serta pemeliharaan ternak.
Kesehatan hewan juga menjadi fondasi utama. Penyakit seperti Peste des Petits Ruminants (PPR), antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta ORF dapat menghilangkan aset peternak jika biosekuriti dan respons penanganan tidak diperkuat.
Lima Agenda Utama Kepengurusan 2026–2031
Ateng mengusulkan lima agenda strategis yang menjadi arah kerja HPDKI periode mendatang:
1. Satu Data HPDKI — Mengintegrasikan data keanggotaan, populasi ternak, kapasitas pasok, harga, kesehatan, hingga transaksi dari tingkat daerah ke pusat.
2. Penguatan Klaster dan Usaha Kolektif — Mendorong konsolidasi peternak melalui koperasi, BUMDes, atau wadah usaha bersama untuk menekan biaya dan meningkatkan posisi tawar.
3. Layanan Produktivitas dan Kesehatan Ternak — Meliputi pencatatan perkembangan ternak, perbaikan bibit, kemandirian pakan, biosekuriti, vaksinasi, jejaring tenaga kesehatan hewan, dan respons cepat wabah penyakit.
4. Pengembangan Pasar Sepanjang Tahun — Tidak bergantung hanya pada musim kurban dan akikah, melainkan membuka akses pasar dam haji, hotel, restoran, katering, produk olahan susu, perdagangan antardaerah, serta ekspor secara terukur.
5. Profesionalisme Organisasi — Setiap kebijakan dan program harus dapat diukur hasilnya dan diawasi secara terbuka oleh seluruh anggota.
“Aturan dan program organisasi harus bisa diuji dari hasilnya. Munas perlu melahirkan kontrak kerja yang dapat diperiksa anggota, bukan sekadar daftar janji,” ucap Ateng.
Ia juga mengajak seluruh elemen organisasi menjadikan proses pemilihan sebagai ruang adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani, bukan perpecahan.
Ganjar
