Proyek P3-TGAI Desa Kalimas Disorot, Mutu dan K3 Dipertanyakan, Disebut Bersumber dari Aspirasi
KUBU RAYA — Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Proyek tersebut diduga mengalami persoalan pada mutu dan kualitas pekerjaan, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Sorotan tersebut muncul berdasarkan pantauan terhadap kondisi pekerjaan di lapangan. Sejumlah bagian pekerjaan diduga belum menunjukkan hasil sebagaimana kualitas konstruksi yang diharapkan. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kualitas material, metode pelaksanaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pengawasan terhadap pekerjaan.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah adanya bagian papan turap yang terlihat mengalami keretakan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebab kerusakan dan memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
Pekerja Sebut Proyek dari Aspirasi Anggota DPR RI PAN
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jamal yang mengaku sebagai pekerja pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa proyek P3-TGAI tersebut disebut berasal dari aspirasi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada anggota DPR RI yang dimaksud maupun pihak pengelola program. Penyebutan nama atau posisi tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai adanya keterlibatan dalam dugaan persoalan mutu pekerjaan.
Terkait papan turap yang mengalami keretakan, Jamal mengatakan bahwa bagian tersebut nantinya dapat dilakukan penggantian.
Pernyataan itu menjadi penting untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya, termasuk apakah keretakan disebabkan faktor material, metode pemasangan, kualitas pekerjaan, kondisi tanah, atau faktor teknis lainnya.
Aspek K3 Ikut Dipertanyakan
Selain kualitas pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek juga menjadi perhatian.
Berdasarkan kondisi yang menjadi sorotan, penerapan perlengkapan keselamatan kerja bagi pekerja perlu dipastikan telah memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi, penggunaan alat pelindung diri (APD), identifikasi bahaya, pengendalian risiko, serta prosedur kerja yang aman merupakan bagian penting dalam mencegah kecelakaan kerja.
Apabila dalam pemeriksaan resmi ditemukan adanya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa penerapan K3 sebagaimana ketentuan yang berlaku, kondisi tersebut perlu mendapatkan evaluasi dari pihak yang berwenang.
Aspek keselamatan konstruksi antara lain memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur kewajiban penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi ketentuan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan.
Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi.
Sementara ketentuan teknis mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Dengan demikian, dugaan minimnya penerapan K3 perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan dokumen pelaksanaan pekerjaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mutu Pekerjaan Perlu Diverifikasi
Persoalan mutu juga tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kondisi visual. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan spesifikasi, gambar kerja, volume, kualitas material, metode pelaksanaan, serta ketentuan teknis program.
Jika ditemukan bagian pekerjaan yang rusak atau tidak memenuhi standar, perbaikan seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima.
Masyarakat berharap pengawasan terhadap program P3-TGAI Desa Kalimas dilakukan secara serius dan transparan. Pengawasan dinilai penting agar anggaran dan program pemerintah benar-benar menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau memang ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kami berharap segera diperbaiki. Jangan sampai kualitas pekerjaan baru terlihat bermasalah setelah proyek selesai,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Diminta Tidak Hanya Mengejar Penyelesaian Fisik
Masyarakat juga berharap pengawasan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi mencakup kualitas material, metode pengerjaan, keselamatan pekerja, administrasi kegiatan, volume pekerjaan, hingga hasil akhir konstruksi.
Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian, pemeriksaan oleh instansi teknis dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan fakta di lapangan secara objektif.
Terlebih, P3-TGAI merupakan program yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat. Karena itu, kualitas hasil pekerjaan menjadi bagian penting yang perlu dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kegiatan dan instansi terkait masih perlu memberikan penjelasan mengenai dugaan penurunan mutu pekerjaan, kondisi papan turap yang mengalami keretakan, penerapan K3, serta keterangan mengenai sumber aspirasi yang disampaikan oleh pekerja.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk pelaksana kegiatan, kelompok penerima P3-TGAI, instansi teknis, serta anggota DPR RI dari PAN yang disebut dalam keterangan tersebut.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Dugaan ketidaksesuaian mutu dan K3 masih memerlukan verifikasi, pemeriksaan teknis, serta klarifikasi dari pihak yang berwenang.
( Tim Investigasi)
Red/Tim*
