Bekasi, Jurnal Investigasi Com. Plt Bupati Kabupaten Bekasi optimistis sebanyak 20 persen dari total pembiayaan APBD 2023 senilai Rp 6,6 triliun dapat terserap pada triwulan pertama tahun ini.
"Target serapan anggaran pemerintah daerah triwulan pertama 2023 adalah sebesar 20 persen. Insya Allah tercapai berdasarkan progres saat ini, diperkuat evaluasi rutin yang kami lakukan," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Jabar, Kamis.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah per pekan ini, hampir seluruh perangkat daerah menyiapkan rancangan kegiatan dengan serapan di atas 20 persen hingga akhir periode triwulan pertama 2023.
"Kalau melihat rancangan setiap OPD (organisasi perangkat daerah), hampir semua dinas rata-rata di atas 20 persen, bahkan ada yang 30 sampai 35 persen, tinggal pelaksanaan saja, masih berproses," katanya.
Dirinya mengaku kualitas pelaksanaan rencana kegiatan dengan proyeksi anggaran kas menjadi faktor kunci keberhasilan percepatan realisasi belanja daerah.
Ia pun meyakini dengan semangat yang tinggi, segenap perangkat daerah mampu merealisasikan sesuai dengan rencana perjanjian yang sudah disusun sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik.
"Kuncinya adalah apa yang sudah ada di anggaran kas dan sifatnya kegiatan rutin harus segera dijalankan. Saya minta dalam triwulan pertama ini sudah ada dan jangan ditunda-tunda," katanya.
Dani menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, menjaga stabilitas investasi, digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola perkotaan, serta kebebasan beragama.
Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi dan daya saing dengan mempermudah perizinan, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan menjaga kondusivitas daerah dengan baik.
Dani juga mendorong semua instansi daerah agar bertransformasi secara digital, termasuk pelayanan transaksi serta interaksi dengan masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Misalnya, penyebarluasan informasi bisa melalui media sosial, kemudian perizinan bisa menggunakan aplikasi. Jangan semua dinas dan semua urusan dibikin aplikasi. Tapi satu aplikasi harus terintregrasi sehingga masyarakat nanti cukup buka satu aplikasi atau SuperApp," tutupnya:
(Udin).
