JURNALINVESTIGASI.com, SAUMLAKI - Pasca Penetapan tersangka kepada penjabat bupati Kepulauan Tanimbar oleh Kejaksaan Negeri Saumlaki, atas dugaan kasus korupsi SPPD fiktif tahun 2020 ikut mempengaruhi pelayanan publik.
Hal tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan daerah dan berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terhadap penetapan tersangka Kepada Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar itu, Jems Masela sebagai salah satu putra daerah asal Desa Arma Kecamatan Nirunmas menyatakan bahwa, penetapan tersangka oleh pihak Kejaksaan terhadap Pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam masalah hukum prioritas mereka mungkin bergeser dari pelayanan masyarakat ke masalah hukum pribadi mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka.
Ketika penjabat bupati Kepulauan Tanimbar sedang dalam proses hukum, pengambilan keputusan penting terkait dengan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan di Tanimbar bisa terhambat atau terhenti.
Program pelayanan publik dan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan dapat tertunda atau bahkan dibatalkan jika terdapat ketidakpastian dalam kepemimpinan daerah.
Ketika penjabat bupati tersangka dalam kasus korupsi atau tindakan ilegal lainnya, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Masela menjelaskan, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Kemudian selanjutnya melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan kementerian terkait.
Atas dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Jems yang baru berkecimpung dalam dunia politik sebagai Calon Anggota Legislatif 2024 dari Partai Garuda itu meminta kepada Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai Gubernur Provinsi Maluku, untuk melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar secepat mungkin mengusulkan pengganti Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi kepentingan stabilitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dia menambahkan, perilaku koruptif yang dilakukan oleh salah seorang kepala daerah dikhawatirkan akan merusak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena pelaku koruptif oleh kepala daerah menimbulkan distrust dari masyarakat dalam wujud berkurangnya kewibawaan pemerintah ketidakmaksimalan penggunaan anggaran mengurangi kemampuan aparatur pemerintahan mengurangi kapasitas administrasi dan hilangnya kewibawaan pengelola administrasi.
“Umumnya kita tau bahwa perilaku koruptif menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena dinilai telah menjalankan pemerintahan dengan tidak profesional yang dikhawatirkan berdampak kepada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dugaan korupsi mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini (Penjabat bupati) sekarang, akibat tindakan tersebut kerugian keuangan negara sebesar, Rp1.092.917.664,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Dasar kerugian tersebut tidak tanggung-tanggung korps Adhyaksa Kabupaten Kepulauan Tanimbar sematkan status tersangka kepada RBM Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang adalah mantan Sekretaris Daerah.
Masela pun meminta sekali lagi kepada Gubernur Maluku agar secepatnya mengusulkan nama pengganti Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Menteri Dalam Negeri agar ditindaklanjuti secepatnya guna mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat di Tanimbar.
"RBM bukan sebagai kepala SKPD namun sebagai kepala Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini yang menjadi perhatian serius Gubernur Provinsi Maluku" Pungkasnya. (Nik Besitimur)
