Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Mahkamah Konstitusi menerima setidaknya ada 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketua MK Anwar Usman menjadi salah satu pihak terlapor.
Atas adanya sejumlah laporan itu, 9 Hakim Konstitusi langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Hasilnya, mereka sepakat untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Kami sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada MKMK," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers, Senin (23/10).
"Jadi kami sesuaikan dengan ketentuan pasal 27A Undang-Undang MK bahwa keanggotaan itu yaitu dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif," ujar Enny.
Jimly merupakan mantan Ketua MK. Sementara Bintan Saragih ialah eks Dewan Etik MK. Sedangkan Wahiduddin Adams merupakan hakim aktif MK.
"Terkait berapa lama MKMK ini akan bekerja? Kami berharap MKMK bekerja secepatnya," ucap Enny.
MKMK ini nantinya akan mengusut laporan yang masuk ke MK. Enny menyebut 7 laporan yang masuk ke MK dengan terlapor yang berbeda-beda pula.
Namun masih terkait dengan polemik putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang mengubah syarat capres dan cawapres.
Laporan yang masuk termasuk melaporkan 9 Hakim MK. Lalu, ada pula yang melaporkan hakim mengabulkan gugatan. Namun ada pula yang melaporkan Hakim MK yang berbeda pendapat dalam putusan itu.
Serta, ada laporan yang mendesak agar Anwar Usman mundur. "Ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri," kata Enny.
Ia menambahkan bahwa MKMK dibentuk guna menjaga marwah lembaga MK. Agar MK tidak kehilangan kepercayaan publik.
"Kami juga menginginkan kepercayaan kepada lembaga ini terutama marwah lembaga ini harus kita jaga bersama," ujar Enny.
"Lalu kalau tidak ada kepercayaan publik, itu menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan bersama. Oleh karena itu pilihan orang-orangnya pun diharapkan merekalah yang bisa mewakili untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari laporan ini," pungkasnya. (*)
.jpeg)
