Momen KPU dan Bawaslu usai menandatangani MoU dengan Bappenas terkait penyusunan visi misi capres harus bersinggungan dengan RPJMN. (Foto: Dok. Bappenas).
Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Kholik menyatakan wajar jika lembaganya memfasilitasi para pasangan calon (paslon), untuk bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), guna pembekalan sebelum gelaran diskusi capres-cawapres.
"Dalam penyusunan visi, misi, dan program memang UU itu mengamanahkan agar visi misi dan program yang didaftarkan ke KPU, untuk kepentingan kampanye pasangan capres dan cawapres, itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang nasional seperti itu," terang Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Bahkan, lanjut dia, sebelum pendaftaran paslon pun KPU sempat mengundang Bappenas untuk kegiatan diskusi. "Prinsipnya kalau pun kegiatan itu akan ataupun sudah dilaksanakan dalam konteks keterbukaan informasi publik, kami akan sampaikan," tutur Idham.
Sebelumnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa capres cawapres akan difasilitasi untuk bertemu dengan Kementerian Bappenas.
Hal ini, kata dia, bertujuan untuk membantu paslon dalam mempersiapkan materi visi dan misi, terkait dengan kemampuan anggaran dana penyelenggaraan negara sehingga informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat, valid sesuai dengan data terkini.
"Visi dan misi kemudian di-breakdown ke dalam program itu, hal ini berkaitan dengan anggaran negara," jelas Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
"Oleh karena itu, penting ketika ingin menyusun rencana 5 tahun ke depan itu kan berdasarkan ketersediaan anggaran negara," sambungnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hal ini telah disampaikan kepada tim paslon dan tinggal menunggu jadwal pertemuan saja. Selain Bappenas, KPU juga memfasilitasi pertemuan dengan Kemenkeu untuk membahas hal yang sama.(*)
.jpeg)
