Dinamika politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kerap diwarnai oleh praktik politik yang kurang sehat. Namun, dalam pemilu kali ini, masyarakat telah memilih pemimpin secara langsung melalui proses demokrasi yang sah.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 3 Februari 2025, menetapkan bahwa pasangan Ricky Jauwerissa β dr. Juliana Chaterina Ratuanak (RJ-JR) terpilih tanpa adanya unsur kecurangan. Dengan demikian, keduanya akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 20 Februari 2025.
Menanggapi hasil ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan perannya sebagai agent of control dalam mengawal jalannya pemerintahan RJ-JR. Ketua GMNI Tanimbar, Marwan, menyatakan bahwa organisasinya akan mendukung kebijakan yang progresif dan berpihak kepada rakyat. Namun, di sisi lain, GMNI juga siap memberikan peringatan apabila terdapat kebijakan yang dianggap keliru atau tidak pro terhadap kepentingan masyarakat, terutama kaum marhaen.
"Kami berharap kepemimpinan ini tidak menjadi ajang kesenangan bagi tim sukses semata, melainkan benar-benar mengedepankan asas pelayanan publik yang sesungguhnya. Pemerintahan yang dijalankan harus tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan seterusnya," tegas Marwan.
Fokus Pemerintahan Baru: Mengatasi Keterpurukan Ekonomi
Dengan terpilihnya kepemimpinan yang baru, GMNI berharap berbagai permasalahan yang melanda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diselesaikan secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu utama yang harus segera ditangani adalah kondisi ekonomi daerah yang sangat memprihatinkan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021-2024, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih menempati peringkat pertama sebagai daerah termiskin di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, GMNI mendesak pemerintahan RJ-JR untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah taktis guna mengatasi krisis ekonomi yang terjadi.
Sebagai solusi, GMNI mengusulkan agar pemerintahan yang baru menjadikan konsep Trisakti Bung Karno sebagai pedoman utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Trisakti menekankan tiga pilar utama:
- Berdaulat di Bidang Politik β Memastikan kebijakan daerah berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan elite atau investor semata.
- Berdikari di Bidang Ekonomi β Membangun ekonomi lokal yang mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada pihak luar.
- Berkepribadian dalam Kebudayaan Menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan pembangunan daerah.
Sorotan Masalah Agraria dan Blok Masela
Selain krisis ekonomi, GMNI juga menyoroti persoalan agraria yang semakin kompleks di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah ini akan menjadi pusat operasi INPEX Blok Masela, proyek gas besar yang diharapkan membawa manfaat ekonomi bagi daerah. Namun, GMNI menegaskan bahwa pemerintah harus cermat dalam menerjemahkan proyek ini menjadi kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat lokal.
"Pemerintah harus memastikan bahwa proyek Blok Masela membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," lanjut Marwan.
Selain itu, GMNI juga menekankan perlunya pemberantasan korupsi di semua tingkat pemerintahan, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di pemerintahan desa. Menurut mereka, tanpa tata kelola yang bersih dan transparan, mustahil bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk keluar dari keterpurukan.
GMNI Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan RJ-JR hingga akhir masa jabatan. Mereka berharap kepemimpinan ini mampu membawa perubahan nyata, terutama dalam memperbaiki kondisi ekonomi, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, serta menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
"Kami akan selalu berada di garis terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Jika ada langkah yang menyimpang, kami siap bersuara untuk mengoreksi," tutup Marwan.
