MANADO — Ketua Komunitas Independen Bersama Asaz Rakyat (KIBAR) Sulawesi Utara, Jaino Maliki, menyampaikan kritik Terhadap dugaan praktik tebang pilih dalam penindakan pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).
Menurut Maliki, meski penertiban PETI merupakan langkah penting, namun harus dilakukan secara adil dan menyeluruh. Ia menyoroti masih bebasnya sejumlah pelaku tambang ilegal yang beroperasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas Alason, tepatnya di daerah Nibong, Pasolo, dan Limpoga.
“Belakangan diberitakan kalau Polda Sulut menertibkan aktifitas DT, dan menyita sejumlah alat berat. Itu sangat baik dan perlu didukung, tapi menurut kami, kalau mau tertibkan, tertibkan semua. Jangan cuma sebagian yang ditindak. Kalau begini, kesannya ini penegakan hukum pesanan dari pihak tertentu. Masyarakat sekarang sudah kritis melihat semua ini,” tegas Maliki, Selasa (9/7/2025).
Di Ratatotok, kata Maliki, ada nama-nama besar yang bermain di belakang layar, dan dengan leluasa melakukan aktivitas Pertambangan Tanpa Ijin, tapi seolah-olah tidak tersentuh hukum. "Ada Sie You Ho dan puluhan pelaku lainnya, kok mereka tidak ditertibkan, ada apa?," tanya Maliki heran.
Dirinya juga menyinggung persoalan yang kini ramai diperbincangkan, yaitu hilangnya tiga unit excavator hasil sitaan dari pelaku PETI berinisial Jun dan Ello. Excavator tersebut sebelumnya diamankan dan ditempatkan di halaman Polsek Ratatotok, namun belakangan dikabarkan tidak lagi berada di lokasi.
“Ini mencoreng kewibawaan institusi Polri. Excavator yang menjadi barang bukti malah raib. Bagaimana bisa? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ia mendesak Kapolda Sulut untuk turun langsung dan memberikan perhatian serius terhadap kinerja Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut, yang menurutnya kini mulai dipertanyakan publik.
“Saya kira ini tak bisa dibiarkan. Pak Kapolda harus bertindak tegas, agar tidak muncul kesan pembiaran. Penegakan hukum harus tegas, objektif, dan transparan,” pungkas Maliki.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait hilangnya barang bukti tersebut. Namun masyarakat berharap agar persoalan ini tidak disapu di bawah karpet dan segera ditindaklanjuti dengan terbuka demi tegaknya supremasi hukum.
(741)
