Saumlaki, Jurnalinvestigasi - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menunjukkan wajah gelapnya. Di bawah kepemimpinan Bupati Ricky Jauwerissa, aroma ketidaknetralan dan sikap diskriminatif terhadap Pers kian tercium menyengat.
Wartawan yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi rakyat justru diperlakukan dengan standar ganda. Pers yang tidak berada dalam lingkaran kepentingan politik Bupati diabaikan, bahkan dicampakkan. Situasi ini menegaskan bahwa Pemda Tanimbar sedang dibangun dengan dendam politik, bukan dengan semangat demokrasi.
Dunia pers di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini diguncang praktik diskriminatif. Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Bupati Ricky Jauwerissa diduga melakukan pembatasan sistematis terhadap wartawan. Hanya media tertentu yang dianggap “bersahabat” dengan kepentingan politiknya diberi akses liputan.
Sumber di kalangan wartawan lokal mengungkapkan bahwa dalam setiap kegiatan resmi Pemda, hanya segelintir jurnalis yang diundang. Media yang tidak memiliki keterikatan politik dengan Bupati diperlakukan seolah tidak ada.
Praktik ini menimbulkan keresahan di tubuh pers Tanimbar. Para jurnalis menilai kebijakan Bupati Jauwerissa berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi daerah. Pers yang kritis mestinya dihargai sebagai pilar keempat demokrasi, bukan dimusuhi hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan politik.
Ironisnya, media yang diberi ruang besar untuk meliput kegiatan pemerintah hanyalah media yang sebelumnya bekerja untuk kepentingan kampanye politik Bupati. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pola sistematis untuk membangun opini publik yang timpang dan tidak objektif.
“Bupati seolah lupa bahwa ia sekarang pemimpin rakyat, bukan lagi calon bupati. Kalau masih menjalankan politik balas dendam, maka daerah ini tidak akan maju”
Perlakuan diskriminatif terhadap media menimbulkan jurang antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, media yang disingkirkan justru adalah saluran informasi utama bagi rakyat kecil yang membutuhkan berita objektif tentang jalannya pemerintahan.
Kebijakan Pemda yang tidak netral ini juga menyalahi semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam regulasi itu, kebebasan pers dijamin sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi yang benar. Ketika pemerintah menutup akses informasi bagi sebagian media, maka sesungguhnya pemerintah telah melawan undang-undang.
Bukan hanya sekadar diskriminasi, tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai upaya pembungkaman pers. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi daerah yang sedang berusaha memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
Di mata publik, sikap Pemda Tanimbar justru semakin mempertegas bahwa kepemimpinan Ricky Jauwerissa penuh aroma dendam politik. Bukannya membangun rekonsiliasi pasca kontestasi pilkada, ia malah menghidupkan politik balas budi dan balas dendam dalam tata kelola pemerintahan.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka integritas pemerintah daerah akan runtuh. Kalau pers dibungkam, maka rakyat kehilangan mata dan telinga. Itu berbahaya.
Dalam situasi demokrasi modern, seharusnya pemerintah daerah merangkul semua elemen pers, tanpa membeda-bedakan. Jurnalis adalah sahabat pembangunan, bukan musuh yang harus dilenyapkan. Mengabaikan sebagian wartawan sama saja menutup ruang bagi rakyat untuk tahu kebenaran.
Redaksi Jurnal Investigasi menegaskan, praktik diskriminatif semacam ini tidak boleh dibiarkan. Demokrasi di Tanimbar sedang terancam. Jika Pemda terus bersikap alergi terhadap pers, maka sesungguhnya yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi seluruh rakyat Tanimbar.
