Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Desakan publik terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kian memuncak. Lembaga pengawas internal pemerintahan itu kini dituntut untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Ivan Melalolin, Kepala Bidang Pengadaan Data dan Informasi di BKPSDM, yang melakukan pelanggaran etik dan moral serius hingga mencoreng citra ASN.
Kabar tak sedap itu mencuat setelah beredar luas di media sosial perselingkuhan yang melibatkan Ivan dengan seorang dokter berstatus PPPK. Publik pun sontak geger. Sosok yang selama ini dikenal berpenampilan rapi dan tegas di ruang kerja, tiba-tiba menjadi simbol dari kemerosotan moral aparatur pemda Kepulauan Tanimbar.
“Kita muak melihat ASN yang seharusnya jadi teladan malah jadi tontonan. Kalau benar ini perbuatannya, maka Inspektorat wajib turun tangan. Jangan ada tebang pilih,” ujar seorang tokoh masyarakat di Saumlaki yang enggan disebut namanya, dengan nada geram.
Desakan itu tidak main-main. Sejumlah aktivis di Tanimbar kini membentuk kelompok pemantau ASN yang berencana mengawal kasus Ivan hingga tuntas. Mereka menyebut, jika tidak ada tindakan tegas, maka kepercayaan publik terhadap birokrasi Tanimbar akan lenyap seperti abu disapu angin.
“Jangan biarkan aib ini membusuk di balik meja pejabat. Ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi soal marwah pemerintah daerah. ASN yang main-main dengan moral harus disingkirkan,” katanya.
Beberapa pegawai di lingkungan BKPSDM bahkan mengaku resah dan malu. Ruang kerja yang biasanya ramai kini terasa tegang dan sunyi. Beberapa pegawai terlihat menunduk, menghindari tatapan publik yang mulai memandang mereka dengan curiga.
Sementara itu, sumber di lingkup pemerintah mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Tanimbar disebut telah menerima laporan informal terkait desakan publik ini. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi apakah dirinya telah memerintahkan Inspektorat untuk turun tangan. Situasi di internal pemerintahan disebut mulai memanas dan penuh tekanan politik.
“Kalau Inspektorat tidak segera bergerak, ini akan jadi bumerang besar. Rakyat sudah marah, dan nama pemerintah daerah sedang dipertaruhkan,” jelas sumber.
Tak hanya publik, sejumlah ASN senior di lingkup sekretariat daerah juga angkat suara. Mereka meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap perilaku pejabat-pejabat muda yang dinilai mulai kehilangan rasa malu.
“ASN itu bukan sekadar bekerja, tapi membawa kehormatan institusi. Kalau moral sudah jatuh, habis sudah wibawa pemerintah,” tegasnya.
Desakan agar Ivan diperiksa kini berubah menjadi tuntutan moral kolektif. Masyarakat menilai Inspektorat tak boleh berlindung di balik prosedur. Mereka harus berani memanggil, memeriksa, dan jika terbukti, memberikan sanksi berat sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Kalau ini dibiarkan, ASN lain akan berpikir bahwa perselingkuhan bisa ditukar dengan jabatan,” terangnya.
Situasi makin mencekam. Setiap hari, topik soal Ivan Melalolin menjadi perbincangan hangat di kafe, grup WhatsApp, hingga kantor-kantor pemerintah. Nama Ivan kini bukan hanya dikenal karena jabatannya, tapi juga karena aura negatif yang menakutkan bagi citra ASN Tanimbar. Bahkan, ada yang menyebut kasus ini sebagai bocornya borok birokrasi dari dalam tubuh sendiri.
Warga Kepulauan Tanimbar kini bergolak. Desakan agar Bupati Ricky Jauwerissa segera mengeksekusi dan memerintahkan Inspektorat Daerah mengambil tindakan disipliner terhadap tiga ASN Ivan Melalolin, dr. Merlin Batlolona, dan Otis Sanamase kini membara di setiap sudut Saumlaki.
Nama Ivan, yang dulu dikenal sebagai pejabat muda berambisi, kini menjelma simbol kebusukan birokrasi: wajah gelap ASN yang kehilangan rasa malu dan tanggung jawab. Pelanggaran etik dan perilaku tak pantasnya bukan sekadar isu pribadi, tapi noda pekat yang menetes di seragam pemerintahan daerah. Di balik meja kerja dan laporan kepegawaian, publik melihat aroma busuk kekuasaan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali.
Masyarakat menilai diamnya Bupati dan lambatnya reaksi pemerintah daerah sebagai bentuk pembiaran yang memalukan. Citra birokrasi Tanimbar kini terancam runtuh di hadapan rakyatnya sendiri. “Kalau pejabat seperti Ivan dibiarkan bebas, maka kehormatan ASN sudah dikubur hidup-hidup”.
Warga menuntut pemeriksaan khusus (PEMSUS) dilakukan segera, tanpa kompromi, tanpa suap, tanpa belas kasihan. Mereka ingin kepala-kepala yang bermain api moral birokrasi segera dipangkas sebelum api itu menjalar membakar seluruh kepercayaan publik terhadap pemerintahan Ricky Jauwerissa. (*)
