Bekasi-Jurnal Investasi investivasi-Kegiatan rehabilitasi dan normalisasi di sepanjang aliran Sungai Srengseng Hilir, dan pembuatan Sipel, yang berada di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, kembali menuai kritik dari masyarakat Desa Sukamulya Kabupaten Bekasi.
Proyek strategis yang dilaksanakan untuk mengatasi persoalan banjir tersebut diduga dikerjakan secara "asal-asalan" dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
Sejumlah warga dan dan tokoh masyarakat lingkungan menyoroti kualitas pengerjaan proyek, terutama terkait dengan penanganan infrastruktur pendukung dan dampak kerusakan yang ditimbulkan pasca-proyek berlangsung.
*Kerusakan Jalan Lingkungan Jadi Pemicu Keluhan*
Salah satu keluhan utama yang mencuat adalah terkait kerusakan jalan lingkungan di desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Aktivitas alat berat dan mobilitas Beton dituding menjadi penyebab rusaknya akses jalan warga.
"Kami warga Sukamulya menuntut kepada pihak kontraktor PT BRP yang menyebabkan, jalan desa kami jadi hancur karena proyek ini," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga merasa, pihak pelaksana proyek PT.BRP dalam hal ini kontraktor yang ditunjuk kurang bertanggung jawab dalam mengembalikan kondisi infrastruktur seperti semula.
Transparansi dan Pengawasan dipertanyakan, selain masalah kerusakan fisik, transparansi dalam pelaksanaan proyek juga dipertanyakan. Minimnya papan informasi proyek di beberapa titik lokasi membuat warga kesulitan memantau sejauh mana progres dan spesifikasi teknis pekerjaan yang katanya anggaran dari provinsi dengan pagu anggaran Rp, 47 milyar.
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk merehabilitasi jaringan irigasi sekunder Srengseng Hilir. Proyek ini bertujuan menertibkan bangunan liar di sepanjang bantaran sungai sekaligus melakukan pengerukan sedimentasi lumpur untuk meningkatkan daya tampung air.
Menanggapi keluhan ini, salah satu tokoh masyarakat Sukatani, H. Heri Syamsuri, mendesak adanya audit lapangan dan pengawasan yang lebih ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat serta BBWS Citarum.
Saya atas nama tokoh masyarakat Sukatani, meminta kepada dinas terkait turun langsung ke lapangan, jangan cuma terima laporan di meja kantor. Lihat sendiri kondisi di lapangan seperti apa," tegas H. Heri Syamsuri.
Sementara itu, kepala desa (Kades) Sukamulya, Suwardi belum bisa memberikan tanggapan atas kerusakan jalan akibat proyek normalisasi BBWSC dan pemasangan sipel di wilayah Desa Sukamulya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait mengenai dugaan pengerjaan proyek yang asal-asalan ini. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak cepat untuk mengevaluasi pengerjaan proyek demi hasil yang optimal dan tidak merugikan warga sekitar.
(Iyus Kastelo).
