KABUPATEN BEKASI, Media Jurnal Inbestigasi – Rencana Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan audit terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini mencatatkan kinerja keuangan negatif mendapat perhatian dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia. Organisasi pers tersebut menilai audit perlu dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui akar persoalan yang menyebabkan kerugian berulang.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menyampaikan bahwa BUMD merupakan entitas usaha yang dibiayai melalui penyertaan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, proses evaluasi dan hasil audit dinilai tidak semestinya tertutup dan hanya diketahui oleh lingkaran internal pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang mengakui bahwa sebagian besar BUMD di Kabupaten Bekasi masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Beberapa BUMD yang disorot di antaranya PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), serta Perumda Tirta Bhagasasi, meskipun telah menerima suntikan modal dari APBD dalam beberapa tahun terakhir.
IWO Indonesia menilai, audit bukan sekadar formalitas administratif, melainkan harus mampu mengungkap persoalan mendasar, mulai dari tata kelola perusahaan, efektivitas penyertaan modal, hingga pengambilan keputusan manajerial. Tanpa keterbukaan informasi, publik dinilai sulit menilai apakah kerugian yang terjadi murni akibat faktor bisnis atau dipicu oleh persoalan tata kelola.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, IWO Indonesia mendorong keterlibatan pers dalam mengawal proses audit tersebut. Kehadiran pers dipandang penting untuk memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan bebas dari potensi konflik kepentingan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sejalan dengan sikap DPRD Kabupaten Bekasi yang mendorong evaluasi serius terhadap BUMD yang tidak produktif, IWO Indonesia menilai hasil audit harus menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan. Apabila ditemukan ketidakefisienan atau pelanggaran aturan, langkah perbaikan hingga penegakan hukum dinilai perlu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Dana penyertaan modal berasal dari uang publik dan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi daerah. Audit yang transparan akan menjadi pintu masuk pembenahan agar BUMD dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi, bukan justru menjadi beban keuangan daerah,” ujar Ade Gentong.
IWO Indonesia juga menyoroti target pemerintah daerah yang menginginkan BUMD mampu mencatatkan keuntungan. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai apabila hasil audit dipublikasikan secara terbuka dan dijadikan pijakan untuk pembenahan menyeluruh.
Organisasi pers tersebut menyatakan akan terus memantau dan memberitakan perkembangan proses audit BUMD di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari komitmen pers dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
