Majalengka,jurnalinvestigasi.com -Pemerintah Daerah Kabupaten Majengka perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD M Suparman dengan tujuan untuk optimalisasi kinerja dalam percepatan pencapaian visi Majalengka Raharja.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Meskipun secara umum, harus kita apresiasi bersama, bahwa Pemkab Majalengka mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun beberapa temuan dan catatan harus menjadi perhatian serius.” papar Suparman yang saat ini menjabat sebagai anggota legislatif dari Fraksi Golkar.
Menurut Suparman, Dinas PUTR perlu mendapat perhatian lebih mengingat anggaran yang dikelola OPD ini sangatlah besar. “Dinas PUTR menyerap anggaran cukup besar setiap tahunnya, pun demikian juga penyumbang temuan BPK yang paling banyak. Kita harapkan agar ke depan hal ini bisa diminimalisir, sehingga anggaran yang ada lebih efektif serta mengurangi potensi kerugian Negara,” jelas Suparman.
Selanjutnya Suparman menjelaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ialah aspek perencanaan dan pengawasan lapangan merupakan hal yang harus mendapat perhatian lebih.
Beberapa kasus di lapangan disinyalir tidak sesuai dengan perencanaan awal di lapangan. Dinas tidak konsisten dalam menentukan skala prioritas kegiatan, misal saat perencanaan di titik A tiba-tiba saat pengerjaan bergeser menjadi di titik B.
Ini menunjukkan manajemen perencanaa yang buruk, sekaligus menimbulkan persepsi bahwa perubahan perencanaan kegiatan biasa diatur pihak ketiga. “Hal ini dapat mengganggu visi Majalengka Raharja, karena Dinas PUTR gagap dalam menentukan skala prioritas,” katanya
