Bekasi.Jurnal investigasi.com -Dinas Sumber Daya Air (SDA) Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan (SDA). Kabupaten Bekasi melakukan kegiatan pekerjaan normalisasi dengan menurunkan 1 unit alat berat Excavator guna membersihkan dan mengangkat sampah serta endapan lumpur yang ada di sungai Cikarang hilir (27/07/2022).
Namun, kegiatan pekerjaan normalisasi tersebut di tanggapi berbeda oleh Jejen Jaenudin yang akrab di panggil Ustadz Jejen selaku ketua.Penggerak Gotong Royong (PGR) Kabupaten Bekasi. Pekerjaan normalisasi tersebut sangat disesalkan oleh dirinya,karena diduga penuh kejanggalan dan, tidak tepat sasaran hingga perlu dihentikan.
Ustadz Jejen mengatakan bahwa kegiatan pekerjaan normalisasi yang berlangsung di sungai. Cikarang hilir yang berlokasi di wilayah Kp. Galian Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi kabupaten Bekasi,sangatlah tidak efektif dan hanya membuang buang uang anggaran negara.Pasalnya,titik lokasi pekerjaan normalisasi tersebut sudah pernah dilakukan oleh (PGR).
" Sebelumnya (PGR), mengucapkan ribuan terimakasih terkait adanya kegiatan pekerjaan normalisasi kembali di sungai. Cikarang hilir, hanya saja (PGR)
disini,merasa lokasinya tidak pas dengan normalisasi tersebut karena lokasi yang sedang dikerjakan sebelumnya sudah dikerjakan oleh (BBWS) Cilicis pada bulan September dan Oktober Ujar Ustadz Jejen."
" Pertanyaannya kenapa sih tidak dikerjakan di lokasi selanjutnya yang harus di normalisasi juga, mestinya setidaknya tanya dulu ke (PGR), agar posisinya tepat artinya mana sih yang sudah di normalisasi dan yang belum Sesalnya."
Kemudian dia menambahkan, " Silahkan di teruskan aktivitas normalisasi, hanya saja titik pekerjaannya jangan di situ harus pindah di titik yang lainnya,karena titik lokasi yang harus di normalisasi masih panjang sekitar 13 km, lagi kalo pekerjaan normalisasi masih di titik yang itu itu juga buat apa, mendingan berhenti aja pekerjaannya, karena hanya buang buang uang anggaran negara, kecuali anggaran gotong royong, tapi kalo kegiatan yang ini jelas menggunakan anggaran negara Jelasnya."
Ustadz Jejen pun membeberkan bahwa Kegiatan normalisasi ini diduga sangat tidak adanya transparansi terkait anggaran pembiayaannya.Dari penuturannya, pada waktu itu Kabid (SDA). Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa bantuan kegiatan normalisasi di bulan September tahun 2021 lalu bersumber dari /UPTD (SDA) kabupaten Bekasi. Namun dari fakta yang ada,bantuan kegiatan normalisasi yang lalu,juga ternyata berasal dari sumber yang sama yaitu dari (SDA) Propinsi Jawa Barat.
" Setelah saya melihat dari anggaran yang ada ternyata anggarannya bersumber dari propinsi Jawa barat juga pada waktu itu,dan saya pegang buktinya Bebernya."
Di kesempatan yang sama ketika dikonfirmasi, Sekjen (PGR).Kabupaten Bekasi, Icang koswara sekaligus.Ketua lembaga.DHN P-KPK PEPANRI,mengaku merasa sangat kecewa dengan adanya informasi bahwa kegiatan normalisasi tersebut dengan mengatasnamakan (PGR).
" Terkait ada informasi bahwa ini (kegiatan normalisasi) dari PGR, Itu tidak benar bang, bahkan kami tahupun juga tidak, yang jelas yang kami tahu kok pagi pagi ada beckho mogok,pas saya survei di lapangan ternyata alat itu (beckho) mau normalisasi sungai ini (sungai Cikarang hilir) Ungkap Icang selaku sekjen PGR."
Lalu tambahnya," sebenarnya di titik yang
di kerjakan ini sebelumnya sudah di kerjakan bang, kok kenapa di kerjakan kembali, sedangkan di sepanjang sungai Cikarang hilir masih ada 13 KM lg titik yang membutuhkan normalisasi,jadi titik yang saat ini di kerjakan sangat tidak efektif dan tidak sesuai tempat pekerjaan normalisasinya hingga titik yang lainnya pun jadi terbengkalai Tandasnya."
(Iyus kastelo)
