|
Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah tuduhan dari Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, yang menyatakan bahwa keretakan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena adanya permintaan tiga periode masa jabatannya.
“Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Puan menegaskan bahwa ia hanya bisa menyatakan bahwa hingga saat ini masa jabatan Presiden Jokowi masih berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya darimana kemudian seperti apa,” ujarnya.
Puan justru mempertanyakan dari mana asal usulan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Menurutnya, tidak ada dasar hukum ataupun mekanisme yang menyatakan demikian.
Selain itu, Puan juga turut membantah soal dugaan keretakan hubungan Megawati dengan Jokowi. Hal tersebut disampaikannya seiring dengan beredarnya video yang memperlihatkan Megawati menghempaskan tangan Jokowi ketika menuruni tangga panggung.
“Turun tangga kan sudah pegangan sama Mas Ganjar kemudian enggak liat namanya turun ke tangga kan fokus ke tangga jadi enggak ada saling hempas-hempas itu enggak ada sama sekali,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyatakan bahwa pengkhianatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, terhadap partai disebabkan karena hal yang sederhana.
"PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya, sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan," tegas Adian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Setelah itu, lanjut dia, ada pihak yang disinyalir marah, karena PDIP menolak permintaan Jokowi tersebut. Namun Adian memastikan sikap PDIP tetap dan tidak berubah menolak soal masa jabatan tiga periode presiden.
“Ya terserah mereka, yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Kalau ada yang marah, karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," lanjutnya. (*)
