Mempawah,Media Jurnal Investigasi-Kisruh yang terjadi saat Musyawarah Daerah (Musda) IV Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah pada Rabu, 30 Juli 2025, di Rumah Budaya Melayu (RBM), mengundang respons keras dari DPD Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kabupaten Mempawah.
Melalui pernyataan sikap resmi, DPD LPM Mempawah menyatakan bahwa insiden kericuhan tersebut memang melibatkan sejumlah anggotanya, namun tidak bisa dilepaskan dari rangkaian kejadian yang memicu kekisruhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa bukan semata karena emosi pribadi, melainkan karena perlakuan yang mereka anggap diskriminatif dan tidak arif sejak awal acara digelar.
> “Kami datang secara resmi dengan undangan dari panitia, tapi pagar gedung dikunci, kendaraan kami ditolak masuk, sementara tamu lain diperbolehkan masuk. Kami merasa digembosi sejak awal,” ujar perwakilan DPD LPM.
Salah satu momen yang sempat terekam video dan viral di media sosial adalah robohnya pagar RBM. Pihak LPM mengklarifikasi bahwa kejadian itu dipicu oleh penghalangan akses masuk yang mereka nilai tidak adil.
Desain Musda Sarat Rekayasa?
Lebih jauh, LPM Mempawah menyebut bahwa Musda MABM kali ini sarat dengan pengaturan dan manipulasi. Mereka menuduh ada pihak-pihak yang sejak awal telah “mengatur” siapa yang akan menjadi Ketua Umum MABM, jauh sebelum Musda digelar.
> “Beberapa pengurus kami bahkan dihubungi langsung oleh oknum pengurus MABM yang menyampaikan bahwa Ketua sudah ditentukan. Kalau memang seperti itu, buka saja seluruh prosesnya secara transparan kepada publik,” tegas DPD LPM.
Minta Majelis Kembali Jadi Rumah Besar Melayu
LPM Mempawah menilai MABM telah keluar dari khittah pendiriannya sebagai “Rumah Besar Melayu Tanpa Terkecuali”. Mereka menuntut agar MABM kembali menjadi wadah inklusif, bukan dikuasai oleh segelintir elit yang menjadikan lembaga adat sebagai alat kepentingan kelompok tertentu.
“Cita-cita para pendiri MABM tahun 1997 adalah menjadikan majelis ini tempat berhimpunnya semua unsur Melayu. Tapi hari ini, arah itu melenceng,” tambahnya.
Siap Tempuh Proses Hukum dan Tetap Satu Komando
Terkait adanya laporan kepada aparat penegak hukum, DPD LPM menyatakan akan mengawal dan mendampingi setiap anggotanya dalam proses tersebut. Mereka juga mengimbau seluruh anggota dan simpatisan LPM, baik di Mempawah maupun Kalimantan Barat, agar tetap tenang dan tidak bertindak di luar komando Panglima Muda.
“Kami tegaskan, tidak ada langkah sepihak. Semua tetap satu komando. Jangan terprovokasi,” tegas pernyataan tersebut.
Jawaban atas Tuduhan Brutalitas: “Kami Segelintir Melayu yang Berani Bersuarakan Kebenaran”
Menanggapi tudingan yang menyebut mereka tidak beradat dan brutal, LPM Mempawah menyampaikan bahwa mereka adalah “segelintir Melayu” yang justru berani bersuara demi menyelamatkan marwah lembaga adat.
> “Kami tidak diam di warung kopi. Kami bersuara terang-terangan. Ini demi kebaikan MABM ke depan. Pemimpin bukan harus disukai semua orang, tapi harus bermanfaat bagi banyak orang.”
Di akhir pernyataan mereka mengutip semboyan khas Laskar Pemuda Melayu....
Salam laskar....melintang patah membujur lalu...
M.SUPANDI
