Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pemda KKT) diminta untuk tidak berdiam diri menghadapi gejala intoleransi yang mulai muncul di tengah masyarakat. Diamnya pemerintah daerah dianggap dapat memperburuk situasi sosial dan berpotensi menimbulkan konflik antarumat beragama di wilayah Tanimbar.
Aktivis Katolik, Fidel Samponu, menegaskan bahwa Pemda KKT harus tampil dan mengambil langkah tegas agar intoleransi tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merusak tatanan masyarakat.
“Pemda KKT jangan diam. Kita sebagai masyarakat juga jangan diam, mari kita bicara di kalangan kita masing-masing,” kata Samponu, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, banyak orang memilih bungkam karena takut dicibir masyarakat, padahal diam justru memperkuat akar intoleransi.
“Agama paling mudah digunakan untuk kepentingan apapun,” ucapnya dengan nada tegas.
Samponu menilai bahwa Pemda KKT seharusnya memiliki peran besar dalam mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan intoleransi, bukan sebaliknya bersikap pasif. Ia menyoroti sikap Bupati dan Wakil Bupati yang dinilainya lebih memilih diam, tanpa membangun komunikasi strategis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
Menurutnya, kedua lembaga itu merupakan wadah penting dalam menjaga dan merawat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
“Harusnya bangun komunikasi dengan Forkopimda dan Forum Komunikasi Umat Beragama,” katanya mengingatkan.
Samponu juga menyoroti peran FKUB KKT yang mestinya menjadi garda depan dalam menyebarkan nilai-nilai pluralisme dan menjadi penyejuk di tengah potensi konflik.
“Ketika terjadi konflik, FKUB bisa menjadi penyejuk sehingga konflik tidak meluas,” tambahnya.
Lebih jauh, Samponu menduga sikap diam Pemda KKT bukan tanpa alasan, melainkan disengaja. Ia kemudian menarik dua kesimpulan tajam terhadap sikap pemerintah daerah:
- Tidak memiliki kepekaan terhadap masalah keberagaman.
- Tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian persoalan intoleransi.
Samponu menilai, apabila pemerintah daerah terus membiarkan situasi ini, maka intoleransi akan menjalar dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Tanimbar.
Ia memperingatkan bahwa diamnya pemerintah dapat diartikan sebagai kurangnya tindakan preventif dan represif terhadap aksi intoleransi, lemahnya perlindungan terhadap masyarakat, serta minimnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Dampaknya, kata dia, bisa sangat luas mulai dari menurunnya keamanan dan ketertiban masyarakat, retaknya hubungan antarumat beragama dan antar kelompok sosial, hingga terhambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, citra dan reputasi Pemda KKT pun dapat tercoreng di mata publik.
Karena itu, Samponu menegaskan, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret dengan kebijakan yang tegas dan bijak dalam mengatasi potensi konflik sosial bernuansa agama.
“Penegakan hukum harus berjalan. Siapa yang salah harus dihukum,” tegasnya, menyerukan agar aparat penegak hukum tidak melakukan pembiaran terhadap setiap tindakan intoleransi.
Ia juga menekankan, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah menguatnya gejala intoleransi di Tanimbar. Pemerintah daerah wajib hadir di tengah masyarakat untuk menegakkan keadilan, meredam konflik, dan memperkuat nilai-nilai toleransi antarumat beragama.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak boleh diam, melainkan harus hadir menangani penjalaran intoleransi yang sudah mulai terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Samponu menyampaikan seruan moral bagi seluruh masyarakat agar bersama menjaga perdamaian dan persaudaraan di bumi Duan Lolat.
“Salam Kidabela, Salam Toleransi untuk Tanimbar Maju,” tutupnya dengan penuh harap. (Welem Lodarmas)
