Indramayu, Media Jurnal Investigasi – Penyaluran bantuan benih padi bagi petani terdampak banjir di Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, menuai polemik. Sejumlah petani mengeluhkan distribusi yang dinilai tidak merata, tidak transparan, dan menimbulkan kecemburuan sosial karena perbedaan jumlah bantuan yang diterima meski sama-sama terdampak banjir.
Keluhan muncul setelah sebagian petani mengaku hanya menerima 10 kilogram benih padi, padahal standar bantuan pemerintah umumnya mencapai 25 kilogram per hektare untuk lahan terdampak atau puso. Kondisi ini memicu pertanyaan terkait mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan di tingkat kelompok tani.
Cartiwan, Ketua Kelompok Tani Srikaya 5, mengatakan dirinya turut menjadi sasaran protes anggota. Menurutnya, pembagian bantuan bukan sepenuhnya kewenangannya.
“Banjirnya sama, rusaknya sama, tapi bantuannya beda. Ini yang bikin kami kecewa,” ujarnya, Jumat (26/2/2026).
Ia menambahkan, “Petani komplain ke saya karena saya ketua. Padahal saya juga bingung, pembagian bukan di tangan saya.”
Hal senada disampaikan Sudirman, petani dari Kelompok Tani Srikaya 4. Sawah seluas kurang lebih 500 bata miliknya terendam banjir, namun ia hanya menerima 10 kilogram benih.
“Kalau jatahnya 25 kilogram tapi yang turun cuma 10 kilogram, wajar kami marah. Ini bukan soal sepele,” katanya.
Secara umum, bantuan benih bagi petani terdampak banjir disalurkan melalui program Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan dinas pertanian daerah. Dalam skema tersebut, petani biasanya menerima benih unggul bersertifikat sebanyak 25 kilogram per hektare, kerap menggunakan varietas Inpari untuk mempercepat tanam ulang dan menjaga produktivitas.
Namun di lapangan, petani Desa Curug menilai realisasi tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka mempertanyakan akurasi data penerima dan meminta adanya verifikasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Polemik ini turut mendapat sorotan dari Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano. Ia menilai proses distribusi bantuan belum dilakukan secara terbuka dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Menurut Atim, terdapat 13 desa di Kecamatan Kandanghaur yang terdampak banjir, namun bantuan benih melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kandanghaur disebut hanya menjangkau sembilan desa.
“Seharusnya ada 13 desa yang terdampak dan berhak menerima bantuan benih. Kenapa hanya sembilan desa yang mendapatkan? Empat desa lainnya ke mana?” tegasnya, Jumat (27/2/2026).
Empat desa yang dipersoalkan yakni Desa Eretan Kulon, Desa Soge, Desa Eretan Wetan, dan Desa Kertawinangun yang dilaporkan mengalami dampak banjir cukup parah. Atim juga menyoroti belum lengkapnya data penerima bantuan saat dikonfirmasi.
“Bagaimana bisa bantuan disalurkan sementara datanya belum selesai? Ini kan janggal,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi. Para petani mendesak pemerintah daerah segera membuka data penerima dan melakukan audit distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Bagi petani, benih bukan sekadar bantuan, melainkan modal utama untuk kembali menanam setelah gagal panen. Mereka berharap persoalan ini segera diklarifikasi agar tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi petani pascabanjir serta menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
