Media Jurnal Investigasi Maluku Barat Daya – Sejumlah pengepul arang tempurung di wilayah Pulau Babar, Marsela, dan Dawelor, Kabupaten Maluku Barat Daya, mengeluhkan kenaikan biaya bagasi pada kapal perintis KM Sabuk Nusantara 103.
Kenaikan tersebut dinilai sangat memberatkan para pengepul. Pasalnya, biaya bagasi yang sebelumnya Rp20.000 per karung, kini tiba-tiba naik menjadi Rp50.000 per karung.
Salah satu pengepul yang enggan disebutkan namanya mengungkapkanbahwa kebijakan tersebut sangat berdampak pada penghasilan mereka.
> “Kami ini hanya pengepul dan mendapat keuntungan sedikit untuk kebutuhan dapur rumah tangga kami. Kalau pihak kapal menetapkan harga Rp50.000 per karung, lalu kami dapat apa?” ujarnya via telephone kepada awak media ini.
Menurutnya, margin keuntungan dari usaha arang tempurung tidaklah besar. Dengan kenaikan biaya bagasi yang lebih dari dua kali lipat, keuntungan yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi semakin tergerus.
Dugaan Permainan Oknum
Para pengepul juga mengaku heran dengan kebijakan pada KM Sabuk Nusantara 60 pangkalan Tual yang sebelumnya masih dapat memuat arang tempurung, namun kini disebut-sebut tidak lagi bisa mengangkut komoditas tersebut. Hanya boleh muat kopra.
“Tidak tahu maksudnya apa. Mungkin sengaja mau susahkan kami pengepul arang tempurung yang ada di pulau-pulau ini,” masa bisa muat kopra tapi Arang tempurung tidak boleh muat. tambah sumber tersebut.
Mereka menduga adanya permainan oknum tertentu yang memanfaatkan kebijakan tersebut demi keuntungan pribadi. Para pengepul pun meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi.
Minta Pemerintah Tinjau Ulang
Para pengepul berharap instansi berwenang dapat meninjau kembali kebijakan tarif bagasi tersebut, serta memastikan apakah penetapan biaya Rp50.000 per karung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.
“Jangan sampai ini hanya permainan oknum petugas kapal demi mendapat keuntungan pribadi,” tegasnya.
Para pengepul arang tempurung di Pulau Babar, Marsela, dan Dawelor berharap ada kejelasan dan solusi agar usaha kecil yang mereka jalankan tetap bisa bertahan di tengah keterbatasan akses transportasi laut di wilayah kepulauan Maluku Barat Daya.
( Wempie/kontributor Maluku Barat daya)
