Majalengka|| Media Jurnal Investigasi— Anggota DPR-RI Komisi Xll, H. Ateng Sutisna mengangkat alarm kewaspadaan di tengah lanskap global yang kian bergejolak.
Politisi PKS ini menyoroti bahwa dinamika geopolitik internasional yang memanas bukan sekadar isu luar negeri, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas energi nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menghadiri forum buka puasa bersama yang dihadiri jurnalis dan masyarakat di Saung Nganteur Kahayang, Desa Salagedang, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Selasa, (17/3/2026).
Momentum tersebut dimanfaatkan bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialektika publik mengenai ketahanan energi dan arah kebijakan nasional di tengah ketidakpastian global.
Dalam pandangannya, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah—yang melibatkan aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran—telah menciptakan tekanan sistemik terhadap rantai pasok energi dunia.
Ketegangan ini bukan hanya persoalan politik, tetapi berpotensi menjelma menjadi krisis ekonomi yang berdampak langsung pada harga bahan bakar domestik, khususnya BBM bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa kerentanan terbesar terletak pada jalur strategis distribusi energi global seperti Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi hampir seperempat perdagangan minyak dunia.
Gangguan sekecil apa pun di titik ini dapat menciptakan efek domino yang menjalar cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Ketika rantai pasok terganggu, tekanan terhadap harga tidak terelakkan. Dan ketika harga naik, yang diuji bukan hanya APBN, tetapi juga kedewasaan publik dalam merespons krisis,” tegasnya.
Dalam konteks domestik, Ateng menyoroti bahwa potensi kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberikan tekanan signifikan terhadap struktur fiskal negara, khususnya APBN.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif berupa kebijakan penghematan energi dan proteksi fiskal yang adaptif.
Namun di tengah kekhawatiran tersebut, ia meluruskan persepsi publik: stok BBM nasional dalam kondisi aman. Informasi mengenai “daya tahan 24 hari” bukan mencerminkan kelangkaan, melainkan aspek teknis distribusi dan kapasitas cadangan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa krisis sering kali tidak hanya dipicu oleh kelangkaan riil, tetapi juga oleh kepanikan kolektif. Di sinilah peran masyarakat menjadi krusial.
“Menimbun BBM bukan solusi, melainkan mempercepat krisis. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan, efisiensi, dan kesadaran kolektif dalam menggunakan energi,” ujarnya.
Pada akhirnya, Ateng mengajak publik untuk tidak sekadar menjadi konsumen energi, tetapi juga aktor rasional dalam menjaga stabilitas nasional—karena dalam dunia yang saling terhubung, gejolak global selalu menemukan jalannya hingga ke ruang hidup paling lokal.(*)
