Bekasi - Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel dalam acara dialog bersama insan media di Graha Pariwisata, Cikarang Timur, Kamis (12/03/2026). Namun, pernyataan tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai kontradiktif dengan sikapnya mengenai proses audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam sambutannya, dr. Asep mengklaim bahwa pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinannya dilakukan secara terbuka melalui laporan harian pajak yang dapat dipantau masyarakat. Ia juga menyatakan diri sebagai pemimpin yang tidak anti-kritik dan siap membuka ruang pengaduan seluas-luasnya.
"Saya ingin memperbaiki tatanan pemerintahan. Dan setiap penggunaan anggaran harus ada pertanggungjawabannya," tegas dr. Asep di hadapan ratusan pimpinan media.
Ironisnya, saat menyinggung persoalan kerugian di sejumlah BUMD—seperti PT Bekasi Putra Jaya, BBWM, dan PDAM—sikap transparansi tersebut seolah melunak. dr. Asep menyatakan bahwa proses audit terhadap perusahaan daerah yang menggunakan uang rakyat tersebut tidak perlu diketahui publik secara luas.
"Proses audit kan enggak harus ramai," ungkapnya.
Pernyataan ini dinilai menjadi paradoks. Di satu sisi, pemerintah daerah menuntut transparansi dari sektor pajak rakyat, namun di sisi lain terkesan ingin menutup-nutupi proses evaluasi kegagalan bisnis BUMD yang secara finansial membebani daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers, Muhammad Jazuli, yang hadir secara daring, turut mencatat adanya lonjakan pengaduan ke Dewan Pers dari 600 laporan di tahun 2024 menjadi 1.200 laporan di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika arus informasi dan kritik masyarakat terhadap kebijakan publik memang sedang meningkat tajam.
Merespons hal tersebut, Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, meminta insan pers untuk selalu melakukan konfirmasi sebelum menayangkan berita bersifat kritik. Namun, publik kini justru mempertanyakan sejauh mana "konfirmasi" tersebut dapat dilakukan jika proses krusial seperti audit BUMD justru dilakukan secara tertutup atau "tidak ramai".
Masyarakat Kabupaten Bekasi menanti bukti nyata dari janji "pemerintahan terbuka" ini. Apakah transparansi hanya berlaku pada pencapaian administratif harian, ataukah juga mencakup keberanian pemerintah untuk membuka hasil audit kegagalan investasi di BUMD secara terang benderang kepada publik.
( Red )
