Bekasi,Media Jurnal Investigasi-Berbagai masalah yang melibatkan pejabat di Kabupaten Bekasi, mulai dari dugaan praktik "proyek ijon" hingga penyimpangan perjalanan dinas luar negeri, dinilai memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini disampaikan oleh JAMPIDKOR Indonesia yang juga mendukung sepenuhnya gerakan Laskar Merah Putih (LMP) dan Brigez dalam mengungkap dugaan pelanggaran tersebut, terutama di tengah upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.
Menurut Trie Dedi SH Sekretaris Jenderal Jampidkor Indonesia, tumpukan masalah yang terjadi membuat roda pemerintahan seakan menjadi macet, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis.
Salah satu faktor utama yang memperparah kondisi adalah banyaknya jabatan definitif yang kosong dan hanya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 Ayat 7, Plh/Plt tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berdampak pada alokasi anggaran, perubahan status hukum organisasi, maupun hal-hal terkait kepegawaian.
"Akibatnya, berbagai proses penting seperti distribusi anggaran pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program tahunan menjadi terhambat dan tidak optimal", jelasnya.
Dampak Terhadap Kinerja ASN dan Pelayanan Publik
Kondisi kepemimpinan yang tidak definitif juga berdampak langsung pada kinerja ASN di bawahnya, antara lain:
- Hilangnya arah kebijakan:
Plh/Plt yang bersifat sementara cenderung ragu mengambil langkah strategis, sehingga staf menjadi bingung menentukan prioritas kerja.
- Penurunan motivasi:
Masalah pejabat sering kali beriringan dengan kendala pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Keterlambatan atau pemotongan insentif ini langsung menurunkan semangat kerja ASN.
- Terhambatnya karier:
Kekosongan jabatan membuat proses mutasi dan promosi terhenti, sehingga karier pegawai menjadi stagnan dan kinerja menjadi kurang optimal.
Tidak hanya di lingkungan internal, dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik menjadi terganggu, seperti proses perizinan yang memakan waktu lama, pembangunan infrastruktur yang tertunda, hingga ketersediaan fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi tepat waktu.
"Hal ini pun dirasakan nyata oleh warga di wilayah Kabupaten Bekasi yang mengeluhkan semakin lamanya proses urusan administrasi di dinas-dinas terkait", terang Trie Dedi.
Untuk mengatasi masalah ini, JAMPIDKOR Indonesia menyoroti rekomendasi yang biasanya didorong oleh Ombudsman dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi disarankan untuk segera mengisi kekosongan jabatan definitif melalui mekanisme seleksi terbuka yang transparan, serta melakukan koordinasi yang baik dengan KASN.
Selain itu, peran DPRD juga sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan program-program strategis tidak terhenti.
"Jika masalah pejabat terus berlanjut—baik karena kasus hukum, jabatan yang terlalu lama diisi Plh, maupun kekosongan yang tidak terisi—maka efek domino yang terjadi akan membuat ASN bekerja dengan sikap wait and see, takut mengambil risiko, anggaran tidak terserap optimal, dan target kinerja akhirnya meleset", tutupnya.
(Iyus Kastelo)
