MAJALENGKA, Media Jurnal Investigasi– Wacana penataan ulang daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Majalengka terus bergulir. Ketua DPC PDIP Majalengka, H. Karna Sobahi, menyatakan bahwa partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Kajian mendalam tengah dilakukan untuk memastikan setiap keputusan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Menurut Karna, perubahan dapil tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan yang menyeluruh. Ia menegaskan, pendekatan normatif harus berjalan seiring dengan realitas sosiologis dan dinamika politik yang berkembang di lapangan.
“Secara normatif, dapil itu bisa saja bertambah atau berkurang. Tapi yang paling penting adalah apakah kebijakan itu memberi manfaat nyata setelah diterapkan,” kata Karna.
Ia memandang, opsi penambahan dapil memiliki potensi memperkuat efektivitas kerja legislatif. Dengan cakupan wilayah yang lebih terdistribusi, anggota dewan dinilai dapat lebih dekat dengan konstituen dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bagi kami, penambahan dapil adalah bagian dari upaya efisiensi. Ketika jumlah wakil rakyat bertambah, maka kedekatan dengan masyarakat juga meningkat, dan itu akan berdampak pada kinerja yang lebih maksimal,” jelasnya.
Namun demikian, Karna menegaskan bahwa keputusan akhir tidak akan diambil secara sepihak. Ia membuka ruang dialog dengan partai-partai lain agar kebijakan yang dihasilkan menjadi kesepakatan bersama demi kepentingan publik.
“Kita kaji dari sisi kebermanfaatan dan efektivitasnya. Tentu ini juga akan dibicarakan bersama partai lain, karena tujuannya bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Karna juga menyoroti peta kekuatan PDIP pasca tidak lagi berada di jalur eksekutif. Ia menyebut, sesuai arahan dari DPD dan penegasan Sutrisno, peran fraksi di DPRD menjadi ujung tombak perjuangan politik partai.
“Kekuatan kita sekarang ada di fraksi. Itu yang harus dimaksimalkan melalui kerja-kerja konkret di dewan,” ujarnya.
Dilain pihak, Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi mengungkapkan bahwa saat ini, PDIP Majalengka memiliki 14 kursi di DPRD dan berpeluang bertambah menjadi 15 kursi melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Didi optimistis, dengan komposisi tersebut, fraksi PDIP akan semakin solid dalam mengawal kebijakan dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Dengan 14 anggota yang ada, kita sudah bekerja maksimal. Insya Allah jika bertambah menjadi 15, kekuatan kita akan semakin efektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dalam konteks ini, penataan dapil bukan sekadar soal pembagian wilayah politik, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan representasi yang lebih dekat, kerja yang lebih terukur, dan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.(*)
