INDRAMAYU, Media Jurnal Investigasi — Ribuan masyarakat pesisir yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Pendopo Indramayu, Kamis (30/4/2026). Dalam aksi damai tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap program revitalisasi tambak di wilayah pantai utara (Pantura) Indramayu.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.48 WIB itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dari wilayah III Cirebon dan Brimob. Massa bergerak dari titik kumpul di halaman Kuliner Cimanuk menuju depan Kantor Bupati Indramayu.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta Bintang, menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk aspirasi masyarakat pesisir yang merasa dirugikan oleh rencana revitalisasi tambak.
“Kami datang secara damai. Tujuan kami ingin menyampaikan suara masyarakat pesisir Pantura yang menolak revitalisasi tambak,” ujarnya dalam orasi.
Selain berorasi, massa juga menggelar kegiatan religius seperti sholawat dan istigasah. Dalam aksi tersebut, KOMPI menyerahkan petisi bertanda tangan di atas kain putih kepada perwakilan pemerintah daerah yang diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Asep Afandi.
Sebagai bentuk simbolik, massa juga menyerahkan lima ekor biawak kepada perwakilan pemerintah. Penyerahan itu disebut sebagai bentuk pesan moral sekaligus simbol harapan bagi para pemimpin daerah.
Salah satu petambak, Darso (48), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, mengaku keberatan dengan rencana pengambilalihan lahan tambaknya. Ia menyebut lahan tersebut telah digarap keluarganya selama puluhan tahun sejak masa awal kemerdekaan.
“Lahan ini warisan dari kakek saya yang membuka hutan menjadi tambak sejak sekitar tahun 1945. Sekarang mau diambil dengan alasan revitalisasi, kami jelas menolak,” katanya.
Darso menambahkan, jika pemerintah tetap mengambil alih lahan, maka kompensasi harus diberikan secara layak. Ia memperkirakan nilai ganti rugi ideal mencapai Rp400 juta per hektare.
“Kalau tidak ada kompensasi yang layak, kami akan mempertahankan lahan ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, massa juga menyayangkan tidak hadirnya Bupati Indramayu untuk menemui langsung para demonstran.
Sementara itu, Asep Afandi memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Semua tuntutan sudah kami terima, termasuk petisi. Ini akan kami laporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait simbol pemberian biawak, KOMPI menyebutnya sebagai pesan harapan dan kewaspadaan bagi pemimpin daerah. Dalam sejumlah kepercayaan masyarakat, biawak kerap dimaknai sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, serta kemampuan beradaptasi.
“Ini bukan simbol negatif, tapi harapan agar masyarakat pesisir mendapat keadilan dan keberuntungan,” kata Hatta.
