Majalengka, Media Jurnal Investigasi— Persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka kini memasuki fase yang membutuhkan keberanian kebijakan dan keseriusan anggaran.
Di tengah tuntutan pembangunan daerah yang terus bergerak maju, Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka turun langsung melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka, Rabu (13/05/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan DLH dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya pada sektor pengelolaan sampah dan pemeliharaan taman kota yang menjadi wajah kenyamanan masyarakat Majalengka.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, H Iing Misbahuddin, SM., SH menegaskan bahwa sektor lingkungan hidup merupakan mitra vital yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Namun, dari hasil monitoring lapangan, pihaknya menemukan berbagai kendala teknis yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami mengecek langsung kesiapan armada. Dari 13 truk sampah yang dimiliki, hanya 11 yang berfungsi optimal, sementara 2 unit lainnya rusak berat. Begitu juga dengan armada penyiram taman yang kini kembali dikelola DLH, saat ini hanya ada satu unit,” ujar politisi PKS ini.
Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bagi keberlangsungan pelayanan kebersihan dan penataan kota.
Terlebih, kebutuhan pengangkutan sampah dan pemeliharaan ruang hijau terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat dan pembangunan wilayah.
Selain persoalan armada, Komisi III juga menaruh perhatian terhadap kondisi TPA Heuleut yang dinilai memerlukan penanganan lebih modern dan berkelanjutan.
Menurut Iing, pola penanganan sampah pada tahun anggaran 2026 harus mulai diarahkan pada sistem landfill atau penguburan sampah guna mencegah penumpukan sampah di permukaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Majalengka juga menyoroti minimnya keberpihakan anggaran terhadap sektor lingkungan hidup.
Saat ini, alokasi anggaran lingkungan di Kabupaten Majalengka disebut baru berada di angka 0,3 persen, jauh dari kebutuhan ideal untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang maksimal dan berkelanjutan.
“Kami dari Komisi III akan terus mendorong adanya penambahan anggaran. Lingkungan hidup ini investasi jangka panjang. Majalengka ingin Langkung Sae, maka dukungannya harus nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Dorongan peningkatan anggaran hingga 3 persen itu dinilai bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk kesadaran bahwa persoalan lingkungan hidup menyangkut masa depan daerah, kesehatan masyarakat, dan kualitas generasi mendatang.
Terakhir, Iing juga mengajak masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam mengatasi persoalan sampah dengan mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga.
Langkah sederhana itu diyakini mampu mengurangi beban armada pengangkut sekaligus memperpanjang usia operasional TPA Heuleut.(*)
