EDITORIAL,Ada satu prinsip yang tidak boleh ditawar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): standar harus berlaku sama bagi semua. Program yang dibiayai uang negara dan menyasar jutaan anak Indonesia ini tidak boleh dikelola dengan asumsi, apalagi dengan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, informasi yang berkembang mengenai SPPG Pasindangan di Kabupaten Majalengka layak mendapat perhatian serius. Bukan hanya karena adanya dugaan chef yang bertugas tidak memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan, tetapi juga karena muncul pertanyaan mengenai validitas data sumber daya manusia yang dilaporkan.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa nama chef lama yang memiliki sertifikasi masih tercantum dalam data kepegawaian SPPG. Padahal, yang bersangkutan disebut sudah tidak lagi bekerja. Pada saat yang sama, posisi tersebut dikabarkan telah diisi oleh orang lain yang tidak memiliki sertifikasi serupa.
Jika informasi itu benar, persoalannya tidak sederhana.
Masalah utamanya bukan semata-mata pergantian chef. Setiap organisasi tentu memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan pergantian personel. Yang menjadi soal adalah apabila data yang dilaporkan tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Dalam tata kelola publik, data bukan sekadar angka dan nama di atas kertas. Data adalah dasar pengawasan. Dari data itulah pemerintah melakukan verifikasi, audit, evaluasi, hingga menentukan apakah sebuah satuan kerja telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Ketika nama seorang chef bersertifikat masih tercatat dalam dokumen, sementara yang bekerja di lapangan adalah orang lain dengan kualifikasi berbeda, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Apakah data belum diperbarui?
Apakah terjadi kelalaian administrasi?
Ataukah ada upaya mempertahankan tampilan administratif yang berbeda dari kenyataan di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan langsung.
Karena itu, pemerintah daerah tidak sepatutnya bersikap pasif. Bupati Majalengka perlu memerintahkan inspeksi menyeluruh terhadap SPPG Pasindangan untuk memastikan kesesuaian antara data, personel, dan standar operasional yang berlaku.
Langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap pengelolaan dapur. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan terhadap program yang menyangkut kepentingan publik.
Apalagi MBG bukan sekadar program distribusi makanan. Program ini membawa misi kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Karena itu, setiap unsur yang berkaitan dengan keamanan pangan harus memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam urusan seperti ini, tidak boleh ada ruang bagi kompromi.
Yang dibutuhkan sekarang bukan saling bantah melalui pernyataan. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan keterbukaan informasi. Jika seluruh prosedur telah dijalankan dengan benar, hasil pemeriksaan akan menjadi jawaban terbaik. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikannya harus dilakukan tanpa menunggu polemik semakin meluas.
Kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan itu lahir dari kepatuhan terhadap aturan, transparansi dalam pengelolaan, dan keberanian mengoreksi kesalahan.
Karena itu, dugaan ketidaksesuaian data dan keberadaan chef yang tidak memenuhi standar kompetensi di SPPG Pasindangan tidak boleh diabaikan. Pemeriksaan perlu dilakukan sesegera mungkin.
Sebab dalam program sebesar MBG, satu data yang tidak akurat bisa menjadi awal dari hilangnya kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan mulai terkikis, yang dirugikan bukan hanya institusi, melainkan tujuan besar program itu sendiri.
(Penulis adalah pemimpin Redaksi Media Jurnal Investigasi, Advokat klinik Sunoko SH, Aktivis kebijakan Publik, Adv Sunoko SH)
