Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Gelombang aspirasi mahasiswa dan pemuda mengguncang pusat politik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKT, menuntut keadilan atas pengelolaan Blok Masela yang kini dipandang sebagai isu nasional, bukan sekadar persoalan lokal.
Aksi damai itu diinisiasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lelemuku Saumlaki (BEM UNLESA). Massa menegaskan bahwa keterlibatan anak daerah, perlindungan hak masyarakat adat, serta pemerataan manfaat ekonomi harus dipastikan sejak awal pengelolaan proyek energi raksasa tersebut.
Ketua KNPI KKT, Lukas Samangun, S.Pd, menyebut Tanimbar sedang berada di persimpangan sejarah. Menurutnya, status daerah 3T sangat bertolak belakang dengan penunjukan wilayah ini sebagai pusat industri energi berskala global.
“Penetapan wilayah ini sebagai lokasi utama pengelolaan Blok Masela menjadikannya bukan sekadar daerah transit energi, melainkan pusat produksi minyak dan gas berskala internasional. Potensi besar ini menghadirkan harapan baru, tetapi juga ancaman serius,” katanya.
Lukas juga mengingatkan akan dampak sosial, budaya, hingga lingkungan dari megaproyek ini. Ia menilai, tanpa kebijakan yang adil, Blok Masela hanya akan meninggalkan luka. “Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang adil, pembangunan Blok Masela hanya akan meninggalkan luka. Keterlibatan anak daerah harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar retorika,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa putra-putri Tanimbar harus menempati kursi strategis di PT INPEX Masela maupun BUMN terkait. “Hal ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga kepemilikan politik atas masa depan daerah,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Lukas menutup dengan menegaskan bahwa demonstrasi ini lahir dari tiga persoalan mendasar: kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, tata kelola kepemimpinan, dan penegakan hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ia menyebut isu-isu seperti penyerapan tenaga kerja pasca eksplorasi, pendidikan, tanah adat, upah murah, kenaikan pajak, hingga ketimpangan sosial-ekonomi struktural sebagai pemicu utama.
KNPI, lanjutnya, menginstruksikan seluruh elemen pemuda di Tanimbar untuk merapatkan barisan dalam suasana damai dan kondusif. "Saya menegaskan, setiap tindakan kekerasan yang muncul bukan bagian dari perjuangan kita, melainkan ulah penumpang gelap yang justru menodai kemurnian tuntutan masyarakat," pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua GMNI KKT, Abyatar M. Dasmasela, menolak pola pembangunan yang menyingkirkan masyarakat lokal. “Saya ingin menegaskan bahwa kita menolak keras segala bentuk pola eksploitasi yang menyingkirkan anak daerah dari ruang partisipasi. Pembangunan energi, khususnya di Blok Masela, harus memastikan keadilan sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahaya kolonialisme baru bila masyarakat tidak dilibatkan. “Kita tidak ingin kekayaan alam ini dikeruk habis sementara rakyat Tanimbar tetap hidup dalam kemiskinan. Itu sebabnya, kami menuntut transparansi, kejujuran, dan keberpihakan nyata,” tegasnya.
“Tanpa itu semua, Blok Masela hanya akan menjadi simbol ketidakadilan dan wajah baru kolonialisme di negeri ini.” tutupnya.
Sementara itu, Ketua GMKI Saumlaki, Iskandar Amarduan, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan sekaligus panggilan moral generasi muda. “Kami, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersama OKP lainnya, menyatakan keprihatinan dan sikap tegas terhadap berbagai persoalan bangsa, terlebih khusus persoalan di daerah Tanimbar yang hingga hari ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun pemangku kebijakan lainnya,” katanya.
“Kami tidak akan diam ketika keadilan diinjak-injak, ketika suara rakyat diabaikan, dan ketika kebijakan publik tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Iskandar.
Ia melanjutkan, “Aksi yang kami lakukan hari ini adalah lebih dari sekadar unjuk rasa. Ini adalah tanda komitmen dan keteguhan sikap kami sebagai pemuda, mahasiswa, dan bagian dari rakyat Tanimbar untuk terus membela segala hal yang menunjang kesejahteraan masyarakat.”
Presiden Mahasiswa BEM UNLESA, Jurnardi Matdoan, juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah terhadap kampus lokal. “Sebagai Presiden Mahasiswa UNLESA, saya ingin menegaskan bahwa keberadaan UNLESA bukan sekadar simbol pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melainkan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas bagi daerah ini. Namun, fakta yang kita hadapi hari ini sangat menyedihkan: pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap kontribusi besar yang sudah diberikan kampus kami,” ujarnya.
“Fasilitas kampus yang serba terbatas, minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan, serta absennya perhatian pemerintah terhadap pengembangan SDM di UNLESA adalah bukti nyata ketidakadilan tersebut,” lanjutnya.
Dalam pernyataan resmi, demonstran menyampaikan lima tuntutan utama:
1). Penempatan anak Tanimbar di kursi strategis pengelolaan Blok Masela, baik di PT INPEX Masela maupun BUMN terkait, sejak tahap perencanaan hingga produksi.
2). Keterlibatan tenaga ahli dan profesional lokal di bidang hukum, teknik, geologi, lingkungan, dan manajemen proyek.
3). Pelibatan tenaga teknis daerah dalam seluruh proses eksplorasi, konstruksi, hingga produksi, guna menjamin transfer keterampilan.
4). Penolakan pola eksploitasi yang menyingkirkan anak daerah, agar pembangunan energi tidak menjadi kolonialisme baru.
5). Perumusan regulasi keberpihakan oleh negara untuk menjamin keterwakilan dan keadilan energi di Maluku.
Aksi yang berlangsung damai ini ditutup dengan desakan agar DPRD segera menindaklanjuti aspirasi rakyat. Para pemuda menegaskan, perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada jawaban nyata dari pemerintah maupun PT INPEX Masela. (Nik Besitimur)
