Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Ratusan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) menggelar aksi demonstrasi di pusat kota Saumlaki. Aksi tersebut berlangsung damai namun penuh semangat, sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai masalah mendasar yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Aksi ini menyoroti tiga persoalan pokok yang mengakar di tengah masyarakat, yakni kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, lemahnya tata kelola kepemimpinan daerah, serta penegakan hukum yang dianggap tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Menurut para pengunjuk rasa, ketiga hal ini menjadi akar masalah ketimpangan sosial-ekonomi di Tanimbar.
Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lukas Samangun, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah suara hati generasi muda Tanimbar yang tidak bisa lagi dibungkam. “Kami turun ke jalan bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk menyuarakan jeritan rakyat yang setiap hari kian terhimpit. KNPI bersama OKP hadir sebagai kekuatan moral untuk mengingatkan pemerintah agar kembali pada tugas utamanya: melayani rakyat,” tegas Samangun.
Ia menambahkan, isu strategis seperti penyerapan tenaga kerja pasca eksplorasi Blok Masela, nasib pendidikan tinggi, tanah adat, hingga ketimpangan struktural tidak boleh terus diabaikan. “Pemerintah jangan hanya bangga dengan proyek besar, sementara rakyat kecil di pedesaan dibiarkan dengan upah murah dan biaya hidup yang terus naik. Kami ada di sini untuk memastikan suara rakyat sampai ke telinga penguasa,” katanya lantang.
Lebih jauh, Samangun menegaskan bahwa aksi ini tetap berada dalam koridor damai. Ia meminta aparat kepolisian dan masyarakat untuk memahami bahwa gerakan ini adalah murni perjuangan rakyat. “Jika ada pihak yang melakukan tindakan anarkis, itu bukan bagian dari kami. Mereka hanyalah penumpang gelap yang ingin menodai perjuangan mulia ini,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua GMKI Tanimbar, Iskandar Amarduan, menilai aksi ini merupakan panggilan moral generasi muda untuk melawan ketidakadilan. “Kami tidak akan diam ketika keadilan diinjak-injak, ketika suara rakyat diabaikan, dan ketika kebijakan publik tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kami berdiri di garis depan untuk menyuarakan yang benar dan melawan yang menindas,” ujarnya.
Iskandar juga menambahkan bahwa GMKI Tanimbar akan terus menjadi garda pengawal suara rakyat. Menurutnya, organisasi mahasiswa tersebut berkomitmen untuk menolak ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “GMKI tidak akan mundur selangkah pun selama rakyat masih menderita,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA), Janardi Matdoan, menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan tinggi di Tanimbar. “UNLESA telah berperan penting dalam peningkatan kualitas SDM di Tanimbar. Namun, pemerintah daerah seakan menutup mata terhadap kontribusi tersebut. Fasilitas kampus tidak memadai, anggaran minim, serta kurangnya dukungan terhadap mahasiswa dan dosen menjadi bukti nyata,” ungkap Matdoan.
Ia menekankan, pemerintah daerah harus lebih peduli dengan memberikan dukungan nyata. “Pemerintah daerah harus memberikan dukungan lebih kepada UNLESA, termasuk beasiswa, peningkatan infrastruktur kampus, serta perhatian serius pada kualitas dosen dan penelitian,” tambahnya.
Ketua GMNI KKT, Abyatar Marwan Dasmasela, juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. “Daerah ini masih sangat bergantung pada transfer dana pusat. Karena itu, perlu ada upaya mengembangkan kewirausahaan, UMKM, dan produk lokal sebagai basis peningkatan ekonomi daerah,” jelas Dasmasela.
Ia juga menilai pentingnya proporsionalitas dalam kepemimpinan daerah. Menurutnya, setiap lembaga harus mampu menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Kepemimpinan itu harus proporsional, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Dalam pernyataan bersama, massa aksi juga menuntut langkah konkret pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Mereka mendorong program ekonomi kerakyatan berbasis laut dan pertanian, pengawasan BBM ilegal, serta penertiban distribusi sembako. “Kami tidak minta hal muluk-muluk. Yang kami minta sederhana: pemerintah hadir di tengah rakyat, bukan hanya saat kampanye,” tegas Samangun lagi.
Massa aksi juga menekankan percepatan pemanfaatan Pasar Rakyat Ngrimase agar pedagang lokal yang terdampak kebakaran bisa segera beraktivitas kembali. Menurut mereka, pemerintah daerah tidak boleh menunda langkah konkret untuk melindungi pelaku usaha kecil. “Pedagang kecil jangan dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah harus segera membuka ruang agar mereka bisa kembali bekerja,” tambah Samangun.
Pada sektor pendidikan, massa aksi menuntut penyediaan transportasi darat bagi siswa dan mahasiswa, pemberian beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, serta pembangunan asrama mahasiswa di Saumlaki. Bidang kesehatan pun menjadi perhatian serius, dengan tuntutan pembangunan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, penambahan tenaga medis, serta program penanggulangan stunting dan penyakit endemik.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam operasional Blok Masela, menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja, dan memberikan modal usaha bagi pemuda desa. Mereka juga menuntut percepatan pembahasan Ranperda tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tanimbar serta pengawasan ketat penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Ketua KNPI Lukas Samangun menutup pernyataannya menegaskan bahwa perjuangan ini adalah bentuk cinta generasi muda Tanimbar kepada bangsa dan daerahnya. “Kami tidak turun untuk kepentingan politik praktis. Ini murni jeritan rakyat yang kami bawa. Kami cinta negeri ini, dan cinta itu kami wujudkan dengan keberanian bersuara,” katanya, disambut sorakan dukungan ratusan massa aksi.
Aksi demonstrasi berakhir dengan damai setelah massa menyampaikan pernyataan sikap mereka kepada pemerintah daerah. Namun, pesan yang ditinggalkan jelas: pemuda dan mahasiswa Tanimbar tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan terus berlangsung. Mereka berjanji akan terus mengawal setiap kebijakan hingga pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (NFB)
