Bekasi-Jurnal Investigasi. Com- Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi yang mendesak pemerintah daerah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada saat yang sama menyetujui penurunan target PAD dalam Perubahan APBD 2025, menuai sorotan tajam.
Zuli Zulkipli, S.H., Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Arjuna sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, dengan tegas membantah dan mengkritisi sikap DPRD yang dinilainya tidak konsisten serta melemahkan fungsi pengawasan.
“DPRD Kabupaten Bekasi jangan jadi banci. Di satu sisi mendukung peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mereka menerima PAD turun. Ini kontradiktif dan membingungkan publik,” tegas Zuli Zulkipli kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, alih-alih hanya menjustifikasi keputusan pemerintah daerah atau dinas penghasil PAD, DPRD seharusnya menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Penurunan PAD tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada investigasi mendalam.
“Kami menuntut DPRD sebagai lembaga pengawasan, idealnya harus tahu kenapa PAD menurun. Selidiki ada apa, bukan malah membenarkan atau menjustifikasi dinas penghasil PAD. Kalau DPRD diam, ini bisa menimbulkan kecurigaan adanya ketidakberesan,” ujarnya.
Zuli menegaskan, sikap lembaga legislatif sangat menentukan arah kebijakan daerah. Ketidaktegasan DPRD, kata dia, justru berpotensi melemahkan upaya masyarakat dalam mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Bekasi.
“Jika benar ingin Bekasi mandiri secara keuangan, maka DPRD harus berdiri di depan, memastikan setiap potensi PAD tergali maksimal. Jangan hanya bicara di forum paripurna, tapi di lapangan malah kompromi,” imbuhnya.
Sebagai tokoh masyarakat yang kerap mengamati kebijakan publik di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat, Zuli menilai bahwa DPRD masih punya kesempatan untuk memperbaiki sikap. Transparansi, evaluasi menyeluruh, serta audit terbuka terhadap dinas-dinas penghasil PAD disebut sebagai langkah yang harus segera dilakukan.
“Publik butuh bukti nyata, bukan sekadar wacana. DPRD jangan bermain dua kaki, karena rakyat bisa menilai siapa yang benar-benar berpihak pada kepentingan daerah,” pungkasnya.
(Iyus Kastelo).
