Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates
{{ date }}
{{ time }}
DIGITAL CLOCK with Vue.js

DPP GMI Nilai Kepala DPMD Bekasi Lalai Awasi Dana Desa Tahap Dua 2025, Bupati Diminta Turun Tangan

indonesiaseputar
12 Desember 2025
Last Updated 2025-12-11T17:55:26Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates

 


Bekasi — Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Pasalnya, di sejumlah desa yang telah menerima Dana Desa tahap dua tahun 2025, tidak terlihat adanya kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.


Ormas DPP GMI menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian pengawasan, mengingat anggaran dari pemerintah pusat seharusnya segera direalisasikan untuk kepentingan warga desa.


Sekertaris Umum Ormas DPP GMI, Asep Saipulloh, tak menutupi kekesalannya. "Ini sudah kelewatan. Dana desa sudah cair, tapi banyak desa seperti tidak bergerak sama sekali. Kepala DPMD seolah tutup mata. Ini kelalaian serius dan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya, Kamis (11/12/2025).


Ia juga menambahkan bahwa diamnya DPMD hanya akan membuka peluang penyimpangan di tingkat desa.


"Kalau pembinaan dan pengawasan tidak berjalan, itu sama saja membiarkan potensi penyalahgunaan. Kepala DPMD harus berani menegur dan memerintahkan desa untuk segera merealisasikan kegiatan. Bukan malah membiarkan situasi seperti ini,” ujarnya.


DPP GMI menegaskan bahwa anggaran Dana Desa bukan sekadar formalitas pencairan, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan dan pemberdayaan.


"Dana ini dari negara, uang rakyat. Ketika tidak digunakan semestinya, yang dirugikan adalah masyarakat desa. Dan ketika DPMD tidak bertindak, itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan,” lanjutnya.


Atas kondisi tersebut, Asep Saipulloh Sekertaris Umum Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (Ormas DPP GMI) mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengambil sikap.


"Kami minta Bupati Bekasi turun langsung. Jika Kepala DPMD tidak mampu mengawasi, Bupati harus mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas. Jangan sampai persoalan ini menjadi bom waktu di lapangan,” ungkapnya.


Hingga berita ini dipublikasikan, pihak DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik keras DPP GMI tersebut. 


(Red)

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl