Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Suasana hangat menyelimuti Alun-alun Desa Welutu, Kecamatan Wermaktian, Jumat (12/9/2025), saat Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Partai Gerindra, Yan Sairdekut, S.Sos, menggelar reses masa sidang III tahun 2025.
Kegiatan tersebut menjadi istimewa karena selain menyerap aspirasi masyarakat, reses juga menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis oleh dr. Ebo Masrikat. Antusiasme warga terlihat jelas ketika mereka memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pengecekan kesehatan.
Reses ini turut dihadiri Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa Lima Satu Seira, Polsek Wermaktian, serta para tetua adat yang sebelumnya menyambut Yan Sairdekut secara adat di perbatasan Desa Temin – Welutu. Kehadiran Staf Sekretariat DPRD, Nus Malioy dan Yos Masela, semakin menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum nyata untuk mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
Kepala Desa Welutu, Kibener Iyarmasa, dalam sambutannya menilai reses kali ini berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, masyarakat baru pertama kali merasakan perhatian langsung melalui layanan kesehatan gratis yang diberikan.
“Perhatian beliau untuk negeri ini sungguh luar biasa dan patut kita dukung bersama,” tegas Iyarmasa.
Dalam pemaparannya, Yan Sairdekut menjelaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp800 miliar. Ia menekankan, meski angka itu terlihat besar, namun lebih dari 90 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp20 miliar atau 3 persen dari total APBD.
Ketergantungan pada dana pusat ini, menurutnya, membuat ruang fiskal daerah sangat terbatas. Dari total APBD, Rp400 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai, Rp100 miliar untuk Dana Desa, Rp200 miliar untuk Pokok Pikiran DPRD, dan sisanya sekitar Rp200 miliar dibagi ke 82 desa dan 10 kecamatan. Dampaknya, pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik hanya bisa berjalan dengan porsi yang kecil.
Menyadari kondisi tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah mengambil langkah strategis, salah satunya memprioritaskan pemfungsian RSUD PP Magretti Ukurlaran pada tahun 2025. Yan menegaskan, DPRD menolak rencana pembangunan kantor baru DPRD, meskipun ada rekomendasi BPK dan KPK, demi mengalihkan perhatian dan anggaran untuk sektor kesehatan.
“DPRD justru memperjuangkan rumah sakit agar segera beroperasi. Kami juga menaikkan insentif dokter dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta serta menyediakan Rp8 miliar untuk pengadaan obat-obatan,” ungkap Yan di hadapan masyarakat.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen DPRD dalam memperbaiki pelayanan kesehatan di Kepulauan Tanimbar. Harapannya, kualitas layanan publik dapat meningkat, sekaligus mengurangi keluhan masyarakat terkait keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
Reses di Welutu membuktikan bahwa aspirasi rakyat bukan hanya didengar, tetapi juga diikuti dengan langkah konkret. Yan Sairdekut menutup sambutannya dengan penegasan bahwa semua masukan warga akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah.
“Reses bukan hanya seremonial, melainkan jalan bersama untuk memperbaiki arah pembangunan Tanimbar,” pungkasnya. (*)
